Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kilas Berita  
ATASI KEJAHATAN PERIKANAN , PSDKP LATIH KEMAMPUAN TEKNIS INTELIJEN PPNS PERIKANAN

Kapal Ikan Asing Pelaku Tindak Kehajahatan Perikanan

 

Bandung (4/09) – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan POLRI menyelenggarakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan teknis intelijen bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Tahun Anggaran 2019, yang bertempat di Pusdik Intelkam POLRI, Bandung. Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis intelijen PPNS Perikanan dalam mendukung tugas penyidikan tindak kejahatan perikanan.

 

Kegiatan pelatihan secara resmi dibuka oleh Pelaksana Tugas Direktur Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP dan diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang PPNS Perikanan yang terdiri dari 4 orang PPNS Pusat Ditjen PSDKP, 14 orang PPNS lingkup UPT Ditjen PSDKP dan 12 orang PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/kota/Kabupeten dari seluruh Indonesia dengan pola 120 jam pelajaran.

 

Dalam sambutannya Plt. Ditektur Penanganan Pelanggaran, Eko Rusdianto, mengatakan bahwa saat ini perkembangan modus kejahatan di bidang perikanan semakin beragam dan semakin kompleks. Kejahatan di bidang perikanan bukan lagi terbatas pada IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal – kapal ikan asing, namun tidak kalah serius tren kejahatan destructive fishing dengan menggunakan bom,racun/sianida dan setrum dimana dampaknya cukup serius terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya.

 

“Selain itu dalam beberapa kasus, kejahatan di bidang perikanan juga diikuti dengan kejahatan terkait lainnya diantaranya, penyelundupan narkoba, people smuggling, pemalsuan, money laundry dan lain sebagainya”. Ungkap Eko

 

“ Disamping kasus kapal ikan asing yang tertangkap tangan, Penyidik Perikanan perlu juga memfokuskan pada pengungkapan kasus kejahatan perikanan yang berawal dari pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) seperti kasus pelanggaran daerah penangkapan ikan melalui pemanfaatan data tracking VMS, kasus destructive fishing, perdagangan benih lobster, perdagangan jenis ikan yang dilindungi, dan kejahatan yang terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau –pulau kecil diantaranya yaitu penyalahgunaan tata ruang pesisir, reklamasi, mangrove, BMKT dan lain sebagainya yang membutuhkan bantuan operasi intelijen,” lanjut eko.

 

Ditjen PSDKP selaku garda terdepan dalam rangka pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara kontinyu telah memperkuat SDM PPNS Perikanan untuk menjawab tantangan pemberantasan kejahatan perikanan yang semakin kompleks melalui pembentukan PPNS baru maupun pelatihan peningkatan kemampuan penyidikan yang dikerjasamakan dengan POLRI. (hms)

djpsdkp   09 September 2019   Dilihat : 184



Artikel Terkait: