Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Koordinasi penerbitan Izin Lokasi (darat) dalam Sistem OSS dengan Pusdatin - Kementerian ATR/BPN

Jakarta, 24 Oktober 2018. Bertempat di Gedung Kementerian ATR/BPN Lt 5, telah dilaksanakan  Koordinasi penerbitan Izin Lokasi (darat) dalam Sistem OSS dengan Pusdatin - Kementerian ATR/BPN. Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Subbag Pelayanan Setditjen PRL, perwakilan Dit. PRL dan perwakilan Pusdatin Kementerian ATR/BPN.

Beberpa poin hasil pertemuan koordinasi tersebut antara lain:

  1. Izin Lokasi telah terintegrasi dengan Sistem OSS sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  2. Integrasi Izin Lokasi dengan Sistem OSS untuk : Penyediaan data RDTR dilakukan oleh Aplikasi Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (Aplikasi GISTARU), dengan pembina teknis dari Ditjen. Tata Ruang, dan Proses penerbitan Izin Lokasi menggunakan Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (Aplikasi KKP), dengan pembina teknis dari Ditjen. Penataan Agraria.
  3. Sampai dengan saat ini terdapat lebih dari 13.000 permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) Izin Lokasi masuk di Aplikasi KKP, yang secara otomatis diteruskan ke Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan berdasarkan Kode Wilayah (diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri).
  4. Penggunaan Kode Wilayah disesuaikan dengan kode wilayah yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN.
  5. Proses pengurusan PTP dan Penerbitan Izin Lokasi: a) Pelaku Usaha yang telah memiliki NIB datang ke Kantor Pertanahan setempat; b) Pelaku Usaha menunjukkan NIB dan menyerahkan dokumen persyaratan; c) Pembayaran PNBP; d) Penerbitan surat tugas panitia ke lapangan; e) Panitia melakukan verifikasi; f) Notifikasi ke Sistem OSS tentang proses PTP; g) Persetujuan/Penolakan PTP oleh Kepala Kantor Pertanahan; h) Apabila disetujui, dalam waktu 2 (dua) hari Bupati/Walikota menerbitkan Izin Lokasi.
  6. Dalam hal proses verifikasi Izin Lokasi diketahui tumpang tindih dengan Kawasan Hutan- KLHK, maka sebelum 10 hari akan dilakukan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS (dilakukan penyelesaian masalah terlebih dahulu).

Direktorat Perencanaan Ruang Laut   24 Oktober 2018   Dilihat : 9217



Artikel Terkait: