Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Penyusunan Materi Teknis Pedoman Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai

Jakarta, 10 Agustus 2018. Pada (10/8) bertempat di Hotel Park Regas Arion Kemang, Jakarta telah dilaksanakan Konsinyasi Penyusunan Materi Teknis Pedoman Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN. Rapat dipimpin oleh Direktur Pemanfaatan Ruang, serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian KP yaitu dari Direktorat P4K dan Direktoral PRL, Kementerian ATR/BPN dan tim konsultan.

 

Tujuan konsinyasi adalah:

  1. Menjaring masukan dari peserta dan para pakar terkait: Penetapan batas sempadan, Pengaturan sempadan pantai yang mempertimbangkan masyarakat adat/kearifan lokal, Arahan rekomendasi pemanfaatan ruang di sekitar daerah sempadan berdasarkan tipologi yang ditetapkan (Pesisir Berbatu, Pesisir Berpasir dan Pesisir berlumpulur);
  2. Sinkronisasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dengan arahan zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)  (Kementerian Kelautan dan Perikanan);
  3. Mengidentifikasi peraturan dan kewenangan mengenai koordinasi antar sektor/lembaga, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah dengan swasta dan bentuk kelembagaan dalam pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai;

 

Pada kesempatan tersebut, beberapa informasi yang disampaikan oleh perwakilan Dit. PRL antara lain:

  1. Pemanfaatan kawasan sempadan pantai sebelumnya masuk ke dalam Perpres, namun dalam proses harmonisasi pemanfataan ruang kawasan sempadan pantai dikeluarkan dari perpres, kemudian mengamatkan KKP untuk menyusun batasnya, dan ATR untuk pemanfaatan ruangnya.
  2. Ruang sempadan pantai: tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan perlindungan dan pelestarian pantai. Ruang sempadan pantai tidak digunakan, digunakan secara terbatas, dikosongkan, atau digunakan sebagai kawasan hijau.
  3. Arahan Pemanfaatan Zona di sempadan pantai; bahwa esensinya adalah untuk melindungi dan menjaga kelestarian, kehidupan masyarakat, alokasi ruang akses publik, dan alokasi ruang saluran air limbah.
  4. Kawasan Sempadan Pantai dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang bersifat langsung mendukung fungsi kaw.pantai dan fungsi Sempadan Pantai bagi kehidupan masyarakat wilayah pesisir.
  5. Dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya dengan syarat tidak mengubah dan tidak boleh mengganggu tujuan penetapan sempadan pantai.
  6. Dalam Pedoman perlu ditambahkan, ketentuan peralihan:
  • Pada saat Peraturan ini ditetapkan semua pemanfaatan sempadan pantai yang tidak sesuai dengan ketentuan (sebagaimana dimaksud) tidak boleh dikembangkan lagi.
  • Pemanfaatan sempadan pantai (sebagaimana dimaksud) dapat terus berlangsung dengan kewajiban melakukan:
    • rekayasa teknis untuk perlindungan pantai;
    • penanaman vegetasi pelindung pantai; dan/atau
    • pemberian akses publik melewati pantai.

 

Direktorat Perencanaan Ruang Laut   10 Agustus 2018   Dilihat : 1934



Artikel Terkait: