Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Pembahasan NSPK Perizinan Berusaha Terintegrasi/OSS

Jakarta, 18 Mei 2018. Bertempat di Ruang Rapat Bagian Kerjasama, Humas dan Pelayanan, GMB III Lt. 10, telah dilaksanakan rapat Pembahasan NSPK Perizinan Berusaha Terintegrasi/OSS. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Humas dan Pelayanan-Setditjen PRL dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum dan Organisasi, Setjen KKP, Pusdatin-Setjen KKP, Bagian di lingkungan Setditjen PRL, dan Subdirektorat lingkup DJPRL. Pembahasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perizinan Berusaha Terintegrasi dilingkup Ditjen PRL didasarkan atas RPP tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi/OSS tahun 2018, yaitu setiap penanggungjawab perizinan diminta menyusun dan menetapkan Standar Perizinan Berusaha yang mencangkup NSPK dan bisnis proses.

Hasil pembahasan tersebut antara lain:

  1. Dasar hukum OSS terdapat pada Pasal 77 dalam RPP tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Sistem tersebut diluncurkan pada 20 Mei 2018 dengan laman : OSS.go.id. Terhitung 15 hari setelahnya unit yang mengatur terkait perizinan harus menyelesaikan NSPK;
  2. Perlu penyesuaian timeline penyelesaian NSPK dengan menselaraskan terkait regulasi di KKP yang tidak sesuai dengan RPP OSS;
  3. Terdapat beberapa regulasi yang harus dicabut namun perlu ada norma yang mengakomodir atau menyatakan pemindahan akan dikelola dimana, dan hal tersebut dapat dimasukan dalam Batang Tubuh;
  4. RPP OSS adalah RPP unik yang tidak melalui PAK dan harmonisasi sehingga perlu dicermati batang tubuh dan lampiran;
  5. Waktu yang dibutuhkan oleh investor untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) yaitu maksimal 30 menit. Waktu tersebut merupakan kesepakatan hasil ratas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  6. Disarankan untuk menyusun matriks KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), dasar peraturan dan norma waktu sesuai dengan izin/rekomendasi yang akan diproses.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut   18 Mei 2018   Dilihat : 6437



Artikel Terkait: