Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
KKP dan ATR/BPN Bersinergi Bahas Pengintegrasian Perencanaan Ruang

Jakarta. Pada Selasa (27/10/2020), telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN di Jakarta. Adapun maksud diselenggarakannya rapat tersebut yaitu untuk membahas materi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) mengenai penataan ruang laut ke depan, mulai dari tahapan proses perencanaan sampai dengan tahapan proses pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Rapat dihadiri oleh Dirjen Tata Ruang-Kementerian ATR/BPN, Plt. Dirjen PRL-Kementerian Kelautan dan Perikanan, Deputi Kemaritiman-Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

 

Beberapa hasilnya antara lain: terkait perencanaan ruang, akan diatur pengintegrasian antara tata ruang darat dan tata ruang laut menjadi satu peraturan penetapan. Setelah penetapan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka ke depan Direktorat Perencanaan Ruang Laut-Ditjen PRL, KKP tidak dapat terpisahkan kegiatannya dan akan berjalan seiring dengan program Ditjen Penataan Ruang-Kementerian ATR/BPN didalam penyiapan peraturan mengenai perencanaan ruang.

 

Sementara itu, untuk urusan pengendalian pemanfaatan ruang laut, Direktorat Perencanaan Ruang Laut-Ditjen PRL, KKP akan selalu berkoordinasi dan bekerja bersama dengan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang-Kementerian ATR/BPN.

Terakhir, beberapa peraturan perencanaan ruang laut yang dilebur kedalam revisi PP Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yaitu draft RPP Perencanaan Ruang Laut, Draft RPP Izin Lokasi di Laut (amanat UU 32/2014 tentang Kelautan), Draft RPP Izin Lokasi Perairan (amanat UU 1/2014 tentang Perubahan UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (amanat UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil).

 

Direktorat Perencanaan Ruang Laut   27 Oktober 2020   Dilihat : 7388



Artikel Terkait: