Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
KKP Penuhi Target KKI, inilah Capaian RZ KSN tahun 2019

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut – Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, hingga tahun 2019 telah menyelesaikan penyusunan 14 (empat belas) Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), hal ini sesuai dengan target Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017.

  1. Penyusunan RZ Kawasan Strategis Nasional (KSN) merupakan amanat Pasal 43 UU 32/2014 tentang Kelautan. Pasal 43 ayat (4), bahwa rencana zonasi kawasan Laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional,  rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.
  2. Terdapat 38 lokasi KSN yang memiliki wilayah pesisir dan perairan laut, dari keseluruhan 76 lokasi KSN sebagaimana ditetapkan didalam PP 13/2017 tentang Perubahan 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 38 lokasi KSN ditetapkan dalam PP 32/2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut (lampiran X).
  3. Amanat Perpres No 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia tahun 2016-2019, menetapkan target 14 Perpres RZ KSN, yang saat ini telah selesai disusun RZ KSN nya (Jabodetabekpunjur, BBK, Gerbangkertosusila, Kedungsepur, Mamminasata, Mebidangro, Bima, TN Komodo, Selat Sunda, Manado-Bitung, Sasamba, Biak, Raja Ampat, dan Sarbagita).
  4. Progres RZ KSN:
  • 2 (dua) RZ KSN (RPerpres RZ KSN Kawasan Jabodetabekpunjur dan RPerpres RZ KSN Kawasan Gerbangkertosusila) dalam proses penetapan. Penyampaian surat MKP kepada Presiden, dengan tembusan kepada Setneg dan Setkab, nomor surat B.8/MEN-KP/I/2020.
  • RPerpres RZ KSN Kawasan Komodo, telah selesai harmonisasi di kementerian Hukum&HAM (tgl. 23 Desember 2019). RPerpres RZ KSN TN. Komodo diintegrasikan menjadi satu RPerpres dengan RTR KSN (RPerpres RTR dan RZ KSN Kawasan TN Komodo)
  • RPerpres RZ KSN Kawasan BBK, sedang proses harmonisasi di kementerian Hukum&HAM (TimCil).
  • 3 (tiga) RZ KSN (RPerpres RZ KSN Kawasan Kedungsepur, RPerpres RZ KSN Kawasan Mamminasata, dan RPerpres RZ KSN Kawasan Mebidangro), telah selesai Pembahasan PAK (Panitia Antar Kementerian) dan proses penyampaian ke kementerian Hukum&HAM untuk Harmonisasi.
  • RPerpres RZ KSN Kawasan Sarbagita, sedang Pembahasan PAK (Panitia Antar Kementerian), pembahasan PAK sekali lagi sebelum proses Harmonisasi.
  • RPerpres RZ KSN Kawasan Bima, telah selesai pembahasan internal KKP dan menunggu Pembahasan PAK.
  • 5 (lima) RZ KSN (RPerpres RZ KSN Kawasan Selat Sunda, RPerpres RZ KSN Kawasan Manado-Bitung, RPerpres RZ KSN Kawasan Sasamba, RPerpres RZ KSN Kawasan Biak, dan RPerpres RZ KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat), telah disampaikan ke Biro Hukum KKP (6 Desember 2019), untuk Proses Pembahasan lebih lanjut (PAK).
  1. RZ KSN merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional.
  • Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU 1/2014 dan Pasal 47 UU 32/2014 bahwa Perpres RZ KSN menjadi acuan Menteri KP dalam pemberian izin lokasi bagi kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional di perairan KSN.
  • Kriteria penentuan kegiatan yang bernilai penting dan strategis nasional, yaitu: aspek kesatuan ekosistem dalam pengelolaan sumberdaya (ICM), keberadaan obyek vital nasional dan/atau proyek strategis nasional, aspek hidrooceanografi, pengembangan ekonomi wilayah, kerawanan bencana, dan alur
  • Perpres RZ KSN akan saling komplementer dengan Perpres RTR KSN. Perpres RTR KSN mengatur di ruang daratan KSN dan Perpres RZ KSN mengatur di ruang perairan KSN. Dalam penetapannya, RZ KSN dan RTR KSN dapat diintegrasikan kedalam satu Peraturan Presiden. Contoh: Penggabungan Rperpres RTR dan RZ Kawasan TN Komodo (telah selesai harmonisasi)
  1. Peran dan Fungsi RZ KSN, diantaranya sebagai:
  • alat operasionalisasi rencana tata ruang laut dan rencana zonasi kawasan antarwilayah,
  • arahan alokasi ruang untuk RZWP3K Provinsi,
  • alat koordinasi dan sinkronisasi program pembagunan di perairan KSN.
  • instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang laut bernilai penting dan strategis nasional (terkait peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan pengenaan sanksi)
  • penyelarasan rencana struktur ruang dalam rencana tata ruang laut dan rencana tata ruang wilayah, serta keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor dan antarwilayah.

Sumber: https://surajis.wordpress.com/2020/01/10/kkp-penuhi-target-kki-inilah-capaian-rz-ksn-tahun-2019/

akronim

Jabodetabekpunjur: jakarta, bogor depok tangerang, bekasi, puncak, cianjur.

BBK: Batam, Bintan, Karimun.

Gerbangkertosusila: Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan

Kedungsepur: Kendal, Ungaran, Demak, Semarang, Salatiga, Purwodadi

Mamminasata: makassar, maros, sungguminasa, takalar

Mebidangro: medan, binjai, deli serdang, karo

Sasamba: Samarinda, sanga-sanga, muara jawa, balikpapan

Sarbagita: Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan

Direktorat Perencanaan Ruang Laut   27 Januari 2020   Dilihat : 926



Artikel Terkait: