Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PERENCANAAN RUANG LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Sekjen KKP pimpin Rapat Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra KKP 2020 – 2024 dan bahan masukan RPJMN 2020 – 2024

Jakarta, 2 Agustus 2019. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat (2/8) menyelenggarakan pertemuan guna membahas Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan/Renstra KKP 2020 – 2024  dan bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN 2020 – 2024.

 

Pertemuan dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal KKP, Gedung Mina Bahari I, Jakarta dan dipimpin oleh Sekjen KKP. Hadir pada pertemuan tersebut yaitu Dirjen Perikanan Tangkap, Kepala Biro Perencanaan-Setjen KKP, Kepala Biro Hukum-Setjen KKP, Kepala Pusat Data dan Informasi-KKP, perwakilan Itjen, perwakilan Dit. Perencanaan Ruang Laut-Ditjen PRL, perwakilan Dit. Sumber Daya Ikan-DJPT, Perwakilan BRSDMKP, Dr. Fayakun, dan Dr. Toni Ruchimat.

 

Dalam pembukaan rapat, Sekjen KKP, Nilanto P, menyampaikan bahwa “pertemuan kali ini menggunakan beberapa referensi bahan rapat antara lain: Bahan-bahan paparan Bappenas pada berbagai acara, Naskah Rancangan Teknokratik/RT dan RPJMN 2020-2024 pada Rakorpus 24 Juli 2019, serta Rancangan Permen KP tentang Kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia/WPPNRI”. Sehingga fokus pembahasan pada pertemuan kali ini terkait dengan WPP, tegas Nilanto P.

 

Selanjutnya, Sekjen KKP menyampaikan bahwa “pengelolaan WPPNRI sudah berdasarkan 3 pilar yaitu kedaulatan keberlanjutan dan kesejahteraan serta diterjemahkan dengan berbagai peraturan menteri”. Selain itu, KKP juga sudah melakukan berbagai perbaikan sistem dan pelaporan” pungkas Nilanto P.

 

Berikutnya Nilanto menyampaikan, "Bappenas sudah menyusun RPJMN bidang Kelautan dan Perikanan khususnya WPP dimana sudah muncul lembaga pengelola WPP dan kewenangan pusat dipindahkan ke Lembaga WPP. RPJMN yang disusun Bappenas perlu diberi masukan, oleh karena itu pada pertemuan kali ini akan dihasilkan bahan konsep WPP 5 tahun ke depan kepada pemerintah yang sesuai dengan rencana KKP terkait WPP", jelas Nilanto.

 

Lebihlanjut, Nilanto memaparkan muatan WPP versi Bappenas antara lain pertama, setiap wilayah pengelolaan perikanan/WPP memiliki karakteristik, komoditas, kondisi ekosistem, dan permasalahan yang berbeda, sehingga memerlukan penanganan yang berbeda untuk setiap WPP, kedua perlu adanya Roadmap pengelolaan masing-masing WPP, ketiga mendorong pembentukan platform/kelembagaan yang mandiri dan mengatur pengelolaan setiap WPP.

 

Untuk konsep atau bentuk platform-nya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha/KPBU yaitu tidak menggunakan dana APBN dengan menggandeng swasta. Selain itu, pengelolaan WPP dan penataan ruang laut nasional akan menjadi proyek prioritas nasional. Oleh karena itu, KKP harus mencermati konsep WPP versi Bappenas.

 

Atas paparan Sekjen KKP, Dirjen Perikanan Tangkap memberi beberapa masukan, antara lain berdasarkan undang-undang pengelola WPP adalah KKP, dan semua WPP sudah memiliki RPP yang di Permen-kan.  Selain itu, terdapat RPP untuk pengelolan jenis ikan, jelas Dirjen Perikanan Tangkap.

 

Selanjutnya disampaikan pula oleh Dirjen Perikanan Tangkap kondisi saat ini atau permasalahan yang dihadapi yaitu pengelolaan WPP belum optimal dalam mendukung kesejahteraan, karena berdasarkan undang-undang ada pembagian kewenangan pengelolaan laut dan kewenangan pemberian ijin kapal berdasarkan ukuran kapal, masalah nelayan andon, alat tangkap tidak ramah lingkungan, dan IUU Fishing.

 

Sehingga ada beberapa masukan/saran untuk mengoptimalkan pengelolaan WPP yaitu dengan perlu integrasi dengan Ditjen yang lain seperti tangkap dengan konservasi, perlu memperkuat kelembagaan antar WPP supaya lebih produktif dan optimal, perlu memperkuat struktur pelabuhan,  jumlah tangkap dan jenis  yang ditangkap, dan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah di sekitar WPP.

 

“Selain itu keberadaan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan/Komnasjiskan tetap ada dan dioptimalkan untuk mengkaji stok sumber daya ikan secara ilmiah, masih banyak permasalahan dalam pengelolaan WPP. Permasalahan tersebut perlu dicarikan jalan keluar dengan kerjasama antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah”. pungkas Dirjen Perikanan Tangkap.

 

Dr. Toni Ruchimat, Lektor Kelompok Fungsional, STP Jakarta, pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa pengelolaan WPP merupakan wewenang KKP termasuk kelembagaan. Selanjutnya, konsep kelembagaan yang disampaikan oleh Bappenas mirip dengan yang ada di Amerika di mana pemerintah hanya membuat regulasi. Seluruhnya diserahkan ke swasta atau lembaga pengelola.

 

“Disisi yang lain, untuk melakukan kajian stok ikan  dibutuhkan 4 miliar per WPP, dimana dalam setahun untuk 11 WPP dibutuhkan anggaran 44 miliar. Sementara, Bappenas hanya mengalokasikan anggaran 1,9 miliar per tahun per WPP” jelas Dr. Toni R.

 

“Dalam revisi RPP WPP, supaya dimasukkan muatan kesesuaian dengan Tata Ruang atau RZWP-3-K. Hal ini karena ruang laut tidak hanya digunakan oleh sektor perikanan, namun ada juga untuk militer, pertambangan, dll” pungkas Dr. Toni.

 

Pada kesempatan yang lain, Ir. Nilfa R, Kasubdit Tata Ruang Laut Nasional,  menyampaikan bahwa berdasarkan PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut dimana muatan dalam PP tersebut yaitu struktur ruang laut yang terdiri dari pusat pusat pertumbuhan kelautan dan pusat industri kelautan. Sedangkan, pola ruang laut dibagi menjadi 4 kawasan.

 

“Tentang efektivitas pengelolaan WPP termuat dalam kebijakan dan strategi untuk Kawasan Pemanfaatan Umum/KPU. Selanjutnya, perencanaan yang lebih detil ada dalam RZ Kawasan Laut dan RZWP-3-K yang mengakomodasi kebutuhan ruang untuk berbagai sektor termasuk perikanan”, jelas Nilfa.

 

Pada akhir pertemuan, Nilanto P menyampaikan para peserta rapat masih dapat memberikan masukan baik tertulis via email atau WA terkait muatan naskah teknokratis RPJM terkait WPP yang telah disusun oleh Bappenas.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut   02 Agustus 2019   Dilihat : 2311



Artikel Terkait: