Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Karakteristik MHA


                               

A. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat (MHA) adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan definisi tersebut maka terdapat empat syarat utama masyarakat disebut sebagai MHA, yaitu

  1. Ikatan pada asal usul leluhur; MHA memiliki sejarah asal muasal masyarakat dan wilayah tempat mereka tinggal yang diyakini secara turun temurun. Sejarah tersebut umumnya tertuang pada nama MHA, serta menggambarkan kekerabatan antara satu MHA dengan MHA lainnya.
  2. Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam; MHA bergantung pada sumber daya alam di wilayah yang merupakan kewenangannya (wilayah kelola adat). Untuk MHA di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka hubungan yang kuat terlihat pada pola pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dengan kearifan lokal sebagai wujud kedaulatan terhadap wilayah kelola adat dan demi kesejahteraan bersama.
  3. Pranata pemerintahan adat; MHA memiliki struktur lembaga adat dengan tugas dan fungsi yang jelas, yang mengatur seluruh aspek tatanan hidup masyarakatnya baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.
  4. Tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; MHA menerapkan seperangkat norma (kearifan lokal) atau aturan untuk mengatur tatanan hidup, bersumber pada nilai budaya, diwariskan secara turun temurun, ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, serta mempunyai akibat hukum atau sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa MHA sudah pasti menerapkan kearifan lokal dalam segala aspek tatanan hidup, dan masyarakat yang menerapkan kearifan lokal pada aspek tertentu saja belum tentu merupakan MHA. Dalam penerapannya, ditegaskan bahwa tatanan hukum MHA tidak boleh menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

        Karakteristik MHA

 

B. Masyarakat Lokal

Masyarakat lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. Berbeda dari MHA, masyarakat lokal tidak memiliki pranata pemerintahan adat secara turun-temurun diterapkan berdasarkan nilai-nilai adat dan asal-usulnya. Kata “lokal” sendiri menegaskan bahwa batasan spasial atau lokasi geografis merupakan entitas utama masyarakat ini. Berdasarkan definisi tersebut, maka ciri-ciri masyarakat lokal adalah:

  1. Tatanan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai yang berlaku umum; Masyarakat lokal menerapkan nilai-nilai yang berlaku umum, atau yang umumnya disepakati bersama kebenarannya, dalam struktur dan pola-pola pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Termasuk di sini adalah struktur pemerintahan, mata pencaharian, relasi sosial, pola stratifikasi, adat istiadat, pembagian tugas dan tanggung jawab yang dijalankan setiap hari dalam waktu yang relatif lama.
  2. Tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau kecil; Masyarakat lokal tidak hanya memenuhi kebutuhannya dari beragam sumber daya pesisir dan pulau kecil baik di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, atau wisata, tetapi secara umum memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya dalam bidang pertanian, peternakan, bahkan tidak sedikit yang berprofesi sebagai pegawai pemerintahan maupun swasta.

 

C. Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. Berdasarkan definisi tersebut, maka ciri-ciri masyarakat tradisional adalah:

  1. Masyarakat perikanan tradisional; Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang tinggal dekat, hidup bersama dan menggantungkan kehidupannya pada sumber daya perikanan secara turun temurun sesuai budaya dan kearifan lokal, serta dengan menggunakan metode dan sarana prasarana yang sederhana.
  2. Melakukan kegiatan perikanan di dearah tertentu sesuai kaidah hukum laut internasional; Dalam hal ini, kaidah hukum internasional yang dimaksud ialah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) terkait kodifikasi ketentuan hukum laut, misalnya tentang kebebasan laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial, serta asas negara kepulauan dan zona ekonomi eksklusif. Salah satu contoh daerah atau wilayah tertentu yang dimaksud ialah MoU Box 1974 berdasarkan UNCLOS dan Memorandum of Understanding antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, yang memberikan jaminan hukum untuk hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia. Artinya, nelayan-nelayan tradisional Pulau Rote atau pulau lain yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah MoU Box disebut sebagai masyarakat tradisional.