Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Masyarakat Hukum Adat


Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 16.671 pulau dibakukan namanya dan telah dilaporkan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), memberikan gambaran secara general dan nyata bahwa negara ini memiliki keanekaragaman hayati perairan yang melimpah. Berdasarkan amanat konstitusi, segenap sumberdaya alam kelautan dan perikanan tersebut termasuk sumberdaya pulau-pulau kecil harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pengelolaan sumber kekayaan pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan strategi dan tantangan tersendiri. Pembangunan wilayah kepulauan yang secara fisik memiliki sumber kekayaan daratan yang terbatas apabila tidak terencana dengan baik dapat mengakibatkan eksternalitas yang cukup signifikan. Ditinjau dari karakteristik sosial budaya, dimensi ekonomi masyarakat, kedekatan geografis, dan jarak dengan mainland yang cukup jauh, maka pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan wilayah memerlukan pendekatan khusus.

Pendekatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara budaya sangat diperlukan, mengingat Indonesia mempunyai banyak suku dan adat istiadat. Kearifan lokal seperti Awig-awig, Seke, Maneé, Sasi merupakan aturan lokal dalam pengelolaan sumberdaya perairan yang masih efektif diterapkan di masing-masing daerah sampai saat ini. Perlunya penguatan kearifan lokal untuk keperluan konservasi sumber daya perairan akan menjadikan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.

 

Isu dan Permasalahan

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat sangat penting oleh negara. Hal ini karena masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Dalam perkembangannya masyarakat hukum adat menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, masyarakat hukum adat melebur dalam kewargaan negara. Persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat karena: Pertama, dalam praktik penyelenggaran pembangunan, rumusan frasa “sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia” dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat. Kedua, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah adaya ketidaksinergian dan tumpang tindih kepentingan atau dengan kata lain terdapat singgungan atau irisan kepentinggan antar  stakeholder terkait, yaitu masyarakat (Society), pemerintah (State) dan swasta (private sector). Masyarakat  sebagai penghuni  lokal pulau, dalam konteks pemanfaat sumberdaya alam wilayah pulau dari turun temurun memiliki pola yang teratur dalam mengelolanya. Bahkan pada wilayah tertentu memiliki sebuah kebiasaan atau kesepakatan ataupun aturan yang familier disebut dengan kearifan lokal (local wisdom).

Namun untuk permasalahan selanjutnya, hingga saat ini belum tersedia data dan informasi terkait kawasan atau wilayah berlakunya adat tersebut, termasuk kelembagaan adat dan lokal masyarakat di pulau-pulau kecil, seperti budaya mane’e, awig-awig, sasi dan berbagai budaya tradisional lainnya dipenjuru nusantara, padahal berbagai macam budaya tersebut merupakan potensi bangsa yang perlu dilestarikan dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan salah satunya dengan kegiatan revitalisasi dan fasilitasi kelembagaan masyarakat adat dan lokal di pulau-pulau kecil.

 

Definisi

Berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 Angka (32) menyatakan bahwa Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Masyarakat Hukum Adat

Sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 33) (Ilustrasi)

Masyarakat Tradisional

Kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu. (Pasal 1 Angka 34)

Masyarakat Lokal

Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional. (Pasal 1 Angka 35)

 

 

 

 

 

Update Record: 02/06/2021 [AJK]