Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Tugas dan Fungsi


DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang selanjutnya disebut Ditjen PRL, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Ditjen PRL dipimpin oleh Direktur Jenderal.  Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Pasal 45

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar.

 

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, maka Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulaupulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, 
  2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulaupulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
  3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulaupulau kecil terluar;
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi, penanggulangan - 20 - pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat,pengelolaan pulau-pulau kecil, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
  5. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, penanggulangan pencemaran laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim wilayah pesisir dan pulaupulau kecil, penguatan masyarakat hukum adat, pengelolaan pulaupulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar, serta kajian teknis rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil; dan
  6. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

 

Pasal 47

Susunan organisasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional