Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Dasar Hukum SKPT Morotai


Dasar Hukum Pelaksanaan SKPT Kab. Pulau Morotai

Sentra Kelautan Perikanan Terpadu adalah program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai upaya mewujudkan program Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Dalam rangka mewujudkan program SKPT, stakeholder terkait perlu memperhatikan acuan dalam hal regulasi agar program yang dijalankan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dan tidak menyalahi aturan. Berikut regulasi-regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan sebagai berikut :

 

  1. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. 
  2. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
  3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
  4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan;
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 tahun 2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 tahun 2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.