Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

SKPT Morotai


Pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejalan dengan salah satu Nawa Cita ke-3 Presiden Joko Widodo yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu arah kebijakan dalam RPJMN adalah mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth) di masing-masing pulau di luar Jawa, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah.

 

Sebagai implementasi dari program tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan kegiatan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Pembangunan SKPT dimaksudkan untuk mengakselerasi peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan, dan jasa maritim. Bidang-bidang yang dikembangkan antara lain: peningkatan produksi perikanan, peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengembangan wisata bahari, pengembangan sarana dan prasarana  pendukung, serta peningkatan sumber daya manusia.

 

Pengembangan SKPT didasarkan pada prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab, berdaya saing dan berkelanjutan dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, BUMN/BUMD, swasta, Koperasi, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Pelaksanaan pembangunan SKPT akan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan secara berkelanjutan.

 

Tujuan proyek SKPT Morotai yaitu: (i) meningkatkan produksi ikan (ii) meningkatkan kualitas/mutu hasil perikanan melalui industrialisasi perikanan agar dapat menciptakan nilai tambah, (iii) mendatangkan devisa negara melalui ekspor hasil perikanan, (iv) meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, dan (v) meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi nelayan serta pelaku usaha sektor perikanan.

 

Pada tahun 2017 KKP akan fokus melaksanaan pembangunan di 12 (dua belas) kawasan SKPT yakni Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Sebatik, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang. Salah satu lokasi pembangunan SKPT yang menjadi Tanggung Jawab Dirjen Pengelolaan Ruang Laut-KKP adalah SKPT Kabupaten Pulau Morotai. SKPT Morotai yang berbatasan dengan Filipina telah dimulai sejak tahun 2016 dengan membangun beberapa infrastruktur dan bantuan sarana antara lain integrated cold storage 200 ton, kapal perikanan dan alat penangkap ikan, mobil angkut berpendingin, dan pelatihan nelayan. Pemerintah daerah juga telah membangun pabrik es kapasitas 10 ton dan cold storage 50 ton di lokus PPI Daruba, Morotai.

 

Kabupaten Pulau Morotai memiliki potensi sumber daya perikanan, terutama perikanan tangkap tuna di 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 715, 716 dan 717 ) yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sumber penghidupan masyarakat, industri perikanan, sumber pendapatan daerah dan devisa negara. Selain itu, lokasinya yang strategis di kawasan perbatasan negara menjadikan Morotai sangat potensial sebagai kawasan industri perikanan dan export gateway, dengan dukungan ketersediaan lahan, infrastruktur bandara, listrik, serta investor swasta. Untuk mewujudkan hal itu, maka pada tahun 2017 Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut akan melanjutkan pembangunan SKPT Morotai melalui pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan kepada nelayan yang secara teknis diatur dalam Petunjuk Teknis SKPT Kabupaten Morotai.

SBS.