Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Hiu Pari Beserta Regulasi Yang Mengatur Pemanfatannya

Mengingat perburuan dengan kecenderungan semakin meningkat, pemerintah mencoba untuk mengatur pemanfaatan hiu dan pari ini sesuai perkembangan yang terjadi agar disatu sisi dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kesejahteraan masayarakat namun juga tetap dapat menjamin ketersediaan dan keberlanjutannya hingga dikemudian hari.

 

Sejak tahun 1999 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dimana di dalamnya mengatur bahwa hanya pari gergaji yang merupakan jenis yang dilindungi secara penuh. Dengan kata lain, jenis hiu dan pari lainnya masih dapat dimanfaatkan secara bebas. Ini merupakan peraturan perundangan pertama yang mengatur pemanfaatan hiu dan pari di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2012 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur tata cara penanganan hiu tikus yang tertangkap (bycatch) melalui Peraturan Menteri (Permen) KP nomor PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas. Setelah itu dikeluarkan pula Keputusan Menteri Kepmen) KP nomor 18/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus).

 

Pada tahun 2014, dikeluarkan Kepmen KP nomor 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta dan Permen KP nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang Larangan Pengeluaran Hiu Koboi (Carcarinus longimanus) Dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang diperbaharui dengan Permen KP nomor 5/PERMEN-KP/2018 tahun 2018.

 

Tak hanya dalam lingkup nasional, pengeturan pemanfaatan komoditas hiu dan pari ini secara internasional juga diatur yang salah satunya melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. CITES Sendiri mengelompokkan pemanfaatan komoditas menjadi 3 apendiks yaitu apendiks I untuk perlindungan penuh, apendiks II untuk pembatasan dengan kuota, dan apendiks III untuk pencatatan setiap pemanfaatan. Pada tahun 2003, hiu paus dan hiu basking masuk dalam apendiks II (perlindungan terbatas) CITES. Pari gergaji masuk dalam apendiks I CITES sejak tahun 2007. Sementara itu hiu koboi, hiu martil, dan pari manta masuk dalam apendiks II CITES sejak tahun 2014, dan yang paling update adalah hiu kejen, hiu tikus, dan pari mobula masuk dalam apendiks II CITES sejak tahun 2016.

 

Berdasarkan segala regulasi pemanfaatan yang berlaku diatas dapat disimpulkan bahwa tidak semua jenis hiu dan pari termasuk jenis yang dilindungi dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Perlu diketahui bersama bahwa jenis/spesies hiu dan pari yang ada di dunia sangat banyak, bahkan terdapat sumber yang menyatakan bahwa jumlah spesies hiu mencapai 511 jenis (https://id.wikipedia.org/). Artinya tak lebih dari 10 % jenis yang dilindungi, dengan kata lain lebih dari 90 % jenis hiu dan pari masih dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, terutama masyarakat nelayan. [FNH]

lpsplsorong   17 Juli 2018   Dilihat : 3077



Artikel Terkait: