Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
KEBIJAKAN PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

10-Destinasi-Wisata-Popular-di-Pulau-Papua-Danau-Sentani-Papua

 

1. Kebijakan Penataan Ruang di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya non hayati (Adrianto, 2015). Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir untuk pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyekwisata dan lain-lain juga memberikan tekanan ekologis dan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. (Rahmawati, 2004)

 

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sendiri telah diatur dalam undang-undang 27 tahun 2007 jo undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses pengelolaan terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI serta dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan dan lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

 

Pemanfaatan wilayah pesisir harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Oleh Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dimana pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya pesisir dalam batas 12 mil laut dari garis pangkal kearah perairan Indonesia. Sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan diluar 12 mil laut dan di dalam 12 mil laut yang merupakan kawasan strategis nasional.  

 

Sebagai bentuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut, Pemerintah Provinsi diwajibkan menyusun dokumen Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang mengatur alokasi ruang dan pemanfaatan ruang di wilayah laut dan ditetapkan melalui perda. Dokumen RZWP3K ini merupakan amanah dari undang-undang 27 tahun 2007 dan setara kedudukannya dengan dokumen RTRW di darat yang merupakan amanah undang-undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Untuk memastikan kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan perencanaan maka setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan yang mana izin lokasi ini menjadi dasar pemberian izin pengelolaan (UU no 1 tahun 2014 pasal 16).

 

2. Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pemanfatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pemanfaatan wilayah pesisir dari kegiatan pembangunan baik dalam bentuk usaha dan / atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat penting dijadikan landasan utama pembangunan wilayah pesisir. Untuk itu, telah diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 24 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dimana setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir harus memiliki izin lokasi perairan. Izin ini merupakan dasar pemberian izin pengelolaan perairan dan atau izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap (pasal 5). Tidak hanya itu, selain izin lokasi, kesesuaian dengan dokumen RZKSN dan RZWP3K (pasal 6) dan izin lingkungan (pasal 26 ayat 5) menjadi syarat dalam penerbitan izin pengelolaan perairan ini.

 

Oleh karena itu, dalam pemanfaatan wilayah pesisir, izin lingkungan menjadi penting sebagai instrument yang memastikan penerapan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi koridor pembangunan. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Sehingga setiap orang yang akan mengajukan izin berusaha yang memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan termasuk dalam kegiatan yang wajib Amdal dan atau UKL-UPL harus mengikuti mekanisme penerbitan izin lingkungan.

 

3. Penyesuiaan kebijakan pasca terbitnya UU no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Tanggal 2 november 2020 secara remsi UU cipta kerja ini disahkan dan diundangkan. Beberapa UU sektoral pun mengalami penyesuaian baik itu merubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Salah satu yang dilakukan penyesuaian yaitu Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyesuaian ini untuk mendukung penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha kaitannya dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

 

Diantara penyesuaian tersebut antara lain terkait dokumen Perencanaan Pengelolaan yang dulunya terdiri dari dokumen rencana strategis (RSWP3K), rencana zonasi (RZWP3K), rencana pengelolan (RPWP3K) dan rencana aksi (RAPWP3K) dihapus dan dilakukan perubahan yaitu dokumen perencanaan pengelolaan terdiri dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT). Batas wilayah perencanaan RZWP3K, RZKSN dan RZKSNT ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Kemudian untuk dokumen RZWP3K ini diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Dalam hal ini, penerbitan izin berusaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai batas wilayah kewenangan. Namun, secara teknis tetap berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dalam prosesnya.

 

Penyesuaian lainnya adalah penghapusan tentang izin lokasi perairan dan izin pengelolaan, sehingga setiap kegiatan atau setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang di Perairan Pesisir cukup menajukan Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut dari pemerintah pusat dan wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi. Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut yang sebelumnya tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum, diubah menjadi hanya tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi saja.

 

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Dan masih ada beberapa pasal lagi yang dilakukan penyesuaian yang tidak sempat dijelaskan oleh kami dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pasal 18 UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

 

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah :

 

  1. Upaya mitigas dampak lingkungan dari kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan sebagai bentuk pengelolan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
  2. Kesesuaian dengan dokumen RZWP3K, penyusunan Amdal dan atau UKL-UPL merupakan instrument untuk mengidentifikasi sejak awal dampak lingkungan yang ditimbulkan agar upaya mitigasi daapt dipersiapkan untuk meminimalkan dampak negative dan mengoptimalkan dampak positif dari sebuah kegiatan usaha khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  3. Kaitannya dengan UU Cipta Kerja, beberapa UU sektoral salah satunya UU pengelolaan wilayah pesisir mengalami penyesuaian pasal baik itu diubah, dihapus, dan/atau penambahan pengaturan baru. Penyesuaian ini untuk mendukung penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha kaitannya dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  4. Percepatan penyusunan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan agar mekanisme pemanfaatan ruang pesisir dan laut menjadi lebih jelas, terarah dan dapat diawasi sehingga tetap menjaga kelestarian ekosistem perairan pesisir, kesejahteraan masyarakat, nelayan tradisional, dan selaras dengan kepentingan nasional.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, Lucky. dkk. 2015. Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Rahmawati, 2004. Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1059.

Undang-undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Undang-undang no 1 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 24 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

 

lpsplsorong   31 Desember 2020   Dilihat : 1725



Artikel Terkait: