Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DALAM BIDANG KONSERVASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN SDGs KE 14 MENJAGA EKOSISTEM LAUT

gambargulam_1 

 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan Agenda Pembangunan Global Tahun 2030 yang telah menjadi komitmen dari semua Negara di dunia. Bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2015, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda ini sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs mewakili Indonesia.

 

Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target menyatukan prinsip kesejahteraan untuk umat manusia melalui prinsip no one left behind. SDGs memadukan keterkaitan antara aspek ekonomi untuk mengatasi kemiskinan, Aspek social dengan mengurangi kesenjangan sosial, dan Aspek lingkungan untuk mengatasi perubahan iklim yang diperkuat oleh tata kelola yang baik. SDGs berlaku bagi seluruh negara, sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

 

Salah satu tujuan SDGs ini pada poin ke 14 yaitu menjaga ekosistem laut dengan mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu sub tujuan pada tujuan 14 ini adalah mengkonservasi setidaknya 10 persen dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

 

Hingga tahun 2019, total luasan kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diinisiasi dan ditetapkan baik yang dikelola oleh pemerintah Provinsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan telah mencapai 23,14 Juta Ha atau sekitar 7,2% dari luas wilayah perairan Indonesia (Ditjen PRL, 2019).

 

Pemerintah Provinsi Papua Barat telah memiliki kurang lebih 4,3 juta Ha Kawasan konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil atau menyumbang sekitar 18,9% dari luas capaian nasional. Pada Konferensi International Conference on Biodiversity, Ecotourism, and Creative Economy (ICBE) yang dilaksanakan di Manokwari, Papua Barat bulan Oktober 2018, Pemerintah Provinsi Papua Barat menyebut diri sebagai Provinsi Berkelanjutan yang mengedepankan aspek konservasi dalam pembangunannya (Mongobay, 2018).

 

Untuk mendukung capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama mitra bekerjasama mengusulkan beberapa kawasan konservasi baru. Adapun kerjasama inisiasi kawasan konservasi baru bersama mitra dapat dilihat pada tabel di bawah.

 

 

Tabel 1. Usulan Kawasan Konservasi baru di Provinsi Papua Barat.

No

Lokasi kawasan konservasi baru

Mitra

1

Misool Utara

Yayasan Nazareth

2

Sorong Selatan

WWF – SEA Project

3

Bintuni

WWF – SEA Project

4

Fakfak

CI International

5

Kaimana

CI International

6

Sorong - Tambrauw

Loka PSPL Sorong, PRL, KKP

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

 

 

Usulan kawasan konservasi baru ini juga dikuatkan dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Area of Interest rencana pengembangan kawasan konservasi. Dokumen RZWP3K ini bahkan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) Provinsi Papua Barat Tahun 2019-2039 pada tanggal 31 Desember 2019.

 

Dari 6 lokasi yang diinisiasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mencadangkan kawasan konservasi pada 4 lokasi dengan total luasan  1.183.623 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

 

 

Tabel 2. Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Baru di Papua Barat tahun 2017 - 2020

NO

Nama Kawasan Konservasi

Dasar Keputusan

Luasan (Ha)

1

KKPD Kepulauan Fam - Raja Ampat

KepGub Papua Barat 523/195/10/2017

360.000

2

KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Fakfak

KepGub Papua Barat 523/136/7/2017

350.000

3

KKPD Seribu satu sungai Teo Enebikia, Sorong Selatan

KepGub Papua Barat 523/25/1/2019

338.323

4

KKPD Maksegara Sorong-Tambrauw

KepGub Papua Barat 523/87/4/2020

135.300

TOTAL

1.183.623

Sumber : Kelautan dalam Angka, Ditjen PRL, KKP tahun 2019

 

 

Setelah melalui proses yang panjang, oleh Menteri Kelautan dan Perikanan telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi pada 2 lokasi yaitu KKPD Kaimana berdasarkan KepmenKP no 25 tahun 2019 dan KKPD Teluk Berau dan Teluk Nusalasi Fakfak berdasarkan KepmenKP no 79 tahun 2020. Tidak sampai disitu saja, untuk memastikan kawasan konservasi tersebut dikelola maka, Pemerintah Provinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pengelola kawasan konservasi berdasarkan Pergub no 19 tahun 2019 yang akan mengelola kawasan konservasi kaimana, teluk berau dan teluk nusalasi. UPTD ini merupakan UPTD ke tiga setelah UPTD KKP Raja Ampat dan UPTD TP Jeen Womom Tambrauw.

 

Besar harapan program-program yang telah dilakukan dan yang akan dilaksanakan kedepan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus memberi kontribus nyata dalam mendukung upaya pengelolaan ekosistem laut yang berkelanjutan dan dapat memotiviasi pemerintah Provinsi lainnya untuk juga mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam agenda pembangunannya.[GA/LPSPLSorong]

 

lpsplsorong   20 November 2020   Dilihat : 1206



Artikel Terkait: