Regulasi

 Undang-undang

1. UU 27 Tahun 2007 Tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2. UU 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
3. UU 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
4. UU 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
5. UU 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah

1. PP 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa 
2. PP 60 Tahun 2007 Tentang Sumber Daya Ikan
3. PP 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
4. PP 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan PPKT
5. PP 64 Tahun 2010 Tentang mitigasi bencana WP3K
6. PP 75 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada KKP
7. PP 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8. PP Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden

1. Keppres 33 Tahun 2002 Tentang Pengendalian Pengusahaan Pengawasan Pasir Laut
2. Perpres 121 Tahun 2012 Tentang Rehablitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
3. Perpres 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4. Perpres 73 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional
5. Perpres 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai
6. Perpres 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
7. Kepres 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar 
8. Perpres Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

Peraturan/Keputusan  Menteri

1. Kepmen KP 1 Tahun 2002 Tentang Ketua Tim Pengendalian Pasir Laut
2. Kepmen KP 33 Tahun 2002 Tentang Zona Pemambangn Pasir Laut
3. Permen KP 23 Tahun 2016 Tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
4. Permen KP 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
5. Permen KP 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan Batas Sempadan Pantai
6. Kepmen KP 58  Tahun 2018 Tentang Besaran Faktor E Dalam Penghitungan Tarif Atas Jenis Pemerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Di KKP    
7. Permen KP 59 Tahun 2011 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (Tenualosa Macrura)
8. Permen KP 12 Tahun 2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Laut Lepas (By Catch Penyu, Mamalia Laut, Hiu Monyet) 
9. Permen KP 19 Tahun 2012 Tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (Anguilla Spp) Dari Wilayah RI
10. Permen KP 26 Tahun 2013 Tentang Atas Perubahan Peraturan Menteri Kp No.30 Tahun 2012 Yang Mengatur Usaha Perikanan Tangkap Di WPP RI (By Catch Hiu Monyet, Penyu, Mamalia Laut/Paus, Non Ikan)
11. Permen KP 18 Tahun 2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon Typus)
12. Permen KP 37 Tentang 2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus Undulatus)
13. Permen KP 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta
14. Permen KP 21 Tahun 2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anak Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup, Dan Ikan Botia Hidup Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia
15. Kepmen KP 46 Tahun 2014 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Bambu Laut (Isis Spp.)
16. Surat Edaran 526 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, Dan/Atau Produk Turunannya
17. Permen KP 43 Tahun 2016 Tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (Tenualosa Ilisha) Di Das Barumun Labuhanbatu
18. Permen KP 33 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
19. Permen KP 5 Tahun 2018 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi Dan Hiu Martil Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Negara Republik Indonesia
20. Kepmen KP 79 Tahun 2018 Tentang RAN Mamalia Laut
21. Permen KP 61 2018 Tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yg Dilindungi Dan/Atau Yang Masuk Dalam Apendiks CITES
22. Permen KP 19 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
23. Permen KP 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan
24. Permen KP 47 Tahun 2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
25. Kepmen KP 84 Tahun 2021 Tentang Harga Patokan Nilai Konservasi Pemanfaatan/Peminjaman Jenis Ikan Dilindungi Dari Habitat Alam Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
26. Kepmen KP 85 Tahun 2021 TentangHarga Patokan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi Dan/Atau Dibatasi Pemanfaatannya Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
27. Permen KP 34 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
28. Permen KP 35 Tahun 2021 Tentang Besaran, Persyaratan, Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Nol Rupiah Atau Nol Persen Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan
     

Peraturan Daerah

1. Perda No. 1 Tahun 2018  tentang RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2038
2. Perda No. 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2038
3. Perda No. 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2038
4. Perda No. 5 Tahun 2019  tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2039

Peraturan/Keputusan Dirjen

1. Kepdirjen 04A/KEP-DJKP3K/2014 Tentang Penyusunan Proposal Reklamasi Rencana Induk, Studi Kelayakan, Rencana Detail Reklamasi, Pelayanan Publik Bidang Reklamasi
2. Kepdirjen PRL No 43 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi (Perijinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Rekomendasi Peredaran Hiu/Pari)
3. Perdirjen PRL No. 5 tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 
4. Perdirjen PRL Nomor. 5/PER-DJPRL/2016 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Ditjen PRL
5. Kepdirjen PRL No 43 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Bidang Konservasi (Perijinan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Rekomendasi Peredaran Hiu/Pari)
6. Perdirjen PRL No. 5 tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut 
7. Perdirjen No 13 Tahun 2018 tetang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Jenis Hiu dan Pari