Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Tugas Pokok dan Fungsi


Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

 

Dasar Hukum

  1. Undang -undang Nomor 31 tahun 2004 dan tambahannya Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
  2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
  6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.
  7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024
  10. Keputusan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024.

 

Tugas Pokok

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Fungsi

  1. Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
  2. Pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
  3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional.
  4. Pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
  5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

 

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

  1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan Perikanan"
  2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
  3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
  4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”
    melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”

 

Misi Ditjen PRL

  1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau–pulau kecil;
  2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil; dan
  3. peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

 

Misi LKKPN Pekanbaru

  1. Perencanaan ruang laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru;
  2. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LKKPN Pekanbaru; dan
  3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan LKKPN
    Pekanbaru