Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Tugas Pokok dan Fungsi


Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

 

Dasar Hukum

  1. Undang -undang Nomor 31 tahun 2004 dan tambahannya Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
  2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.
  5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan.
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
  7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat.
  8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.35/MEN/2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau.

 

Tugas Pokok

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Fungsi

  1. Penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
  2. Pelaksanaan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
  3. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional.
  4. Pelaksanaan bimbingan pemangkuan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional.
  5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.