Balikpapan (10/03), LKKPN Pekanbaru mengikuti bimbingan teknis pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) guna memperkuat dan meningkatkan pemahaman SDM yang nantinya akan bertugas dalam proses penyelenggaraan perizinan KKPRL di lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut ini berlangsung selama dua hari (Kamis dan Jumat, 9 & 10 Maret 2023) di Ruang Saphire II, Hotel Grand Tjokro, Balikpapan. Dalam kegiatan ini turut mengundang Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Planologi Pengelolaan Ruang Laut, Plt. Kepala Pusdatin KKP, Sekretaris DJPRL, para Direktur lingkup Ditjen PRL, Koordinator lingkup Setditjen PRL dan Direktorat PRL, Kepala UPT, Subkoordinator lingkup Direktorat PRL, serta akademisi/pakar.
Acara ini diawali dengan arahan atau sambutan dari Dr. Hendra Yusran Siry, M.Sc, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman dan menjadi kesempatan untuk transfer knowledge pelaksanaan KKPRL dari pusat ke UPT sehingga natinya proses layanan perizinan KKPRL semakin cepat. Selain itu, pelaksanaan KKPRL ini juga harus dilakukan dengan cermat, berhati – hati dan tetap mengacu pada peraturan maupun pedoman yang ada. Arahan dan sambutan beliau juga menjadi tanda pembuka kegiatan Bimtek ini.
Pada sesi materi, kegiatan diawali dengan pemaparan penyelenggaraan KKPRL oleh Muhandis Sidqi, S.Pi., M.Si. Dalam paparannya disampaikan beberapa hal seperti dasar hukum yang berkaitan dengan pemberian KKPRL, latar belakang, pembagian beban kerja penyelenggaraan KKPRL kepada UPT, substansi pengaturan pembagian penugasan tim, gambaran sistem OSS, dan draft Kepdirjen tentang penugasan Tim verifikasi teknis kepada UPT yang nantinya sebagai dasar pelaksanaan penugasan. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Budi Muhamad Ruslan, S.Pi., M.Si. terkait petunjuk teknis pemberian KKPRL. Maksud dan tujuan penetapan petunjuk teknis ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan pemanfaatan ruang laut serta untuk terciptanya tertib administrasi pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang laut. Terdapat 5 tahap pemberian KKPRL yaitu Pra – Pendaftaran, Pendaftaran, Penilaian Dokumen, Penerbitan, dan Pelaporan Pelaksanaan. Selanjutnya materi terakhir di hari pertama ini yaitu Pembagian Penugasan kepada UPT Lingkup Ditjen PRL dalam proses perizinan KKPRL disampaikan oleh Filialdi Nur Hidayat, S.Si. Dalam paparannya disebutkan bahwa ada 5 (lima) kreteria/katagori di dalam permohonan perizinan KKPRL yang harus dipenuhi sebelum dilanjutkan proses penugasan kepada UPT.
Di hari ke Dua, kegiatan kembali dilanjutkan dengan penyampaian materi petunjuk teknis fasilitasi PKKPRL Masyarakat Lokal oleh Ir. R. Moh. Ismail, MP. Pemateri mengawali dengan menyampaikan dasar – dasar pemberian fasilitasi kepada masyarakat lokal yang sudah tertuang dalam beberapa peraturan perundangan. Secara teknis pelaksanaan fasilitasi PKKPRL bagi masyarakat lokal ini tertuang dalam Kepdirjen PRL No. 15 tahun 2023. Didalamnya mengatur tentang kriteria, dan tahapan fasilitasi persetujuan masyarakat lokal. Diakhir kegiatan Bimtek disampaikan juga materi Sistem Perizinan E-Sea oleh pakar / akademisi. Sistem ini diharapkan dapat membantu serta mempermudah Tim dalam pelaksanaan proses layanan perizinan KKPRL agar lebih efektif dan efisien. Pemateri juga menyampaikan proses bisnis dari sistem dan memberikan panduan dalam penggunaannya. Namun, pada saat diskusi masih terdapat beberapa catatan perbaikan yang harus ditindak lanjuti dalam penyempurnaan sistem. Kedepan setelah sistem ini disempurnakan dan siap digunakan akan diadakan pelatihan lanjutan, khusus kepada petugas admin masing-masing UPT untuk ujicoba secara langsung.
Penulis : Ganang Wibisono, S.Kel | Penyunting : M Faisal Siddiq, S.T
Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru 11 Maret 2023 Dilihat : 89
_.jpeg )
