Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
LKKPN Pekanbaru Turut Serta dalam Verifikasi Teknis Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) Berupa Pemanfaatan Rumah dan Kosan

(Anambas, 19/06), Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap terus menerus paling singkat tiga puluh hari di sebagian Ruang Laut wajib memiliki KKPRL yang diberikan berdasarkan proses permohonan. Menindaklanjuti permohonan KKPRL yang telah diterima Menteri Kelautan dan Perikanan berupa pembuatan rumah dan kos-kosan yang diajukan oleh pelaku usaha perorangan Kim Fung di Tarempa Barat, LKKPN Pekanbaru hadir dalam proses verifikasi teknis KKPRL secara daring yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan Ruang Laut. Peserta verifikasi yang turut hadir seperti perwakilan Direktorat Jasa Kelautan, BPSPL Padang, Pusriskel, LKKPN Pekanbaru, dan DKP Provinsi Kepulauan Riau.

 

    

 

Permohonan KKRPL yang diajukan oleh Kim Fung berupa pembangunan rumah dan kos-kosan dengan luas 240 m2 di daerah Tarempa Barat. Sesuai dengan proposal, titik koordinat yang dimohonkan tidak termasuk dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional TWP Kepulauan Anambas. Berdasarkan kesesuaian ruang laut, area yang dimohonkan masuk ke dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau yang berada pada kawasan pemanfaatan umum yaitu zona jasa perdagangan. Berdasarkan arahan pemanfaatan ruang zona jasa perdagangan dapat dilakukan pembangunan rumah ataupun kos-kosan. Apabila melihat dari KBLI yang diajukan, KBLI 55900 sudah mencakup rencana pembangunan dari kos-kosan dan sudah sesuai.

 

 

Area permohonan yang diajukan tidak bertabrakan dengan alur migrasi biota dan alur pelayaran. Melihat sisi ekosistem, area yang dimohonkan memang jauh dari ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang, hanya ada pecahan karang mati atau rubble.

Secara prinsip, permohonan KKPRL oleh Kim Fung dapat diproses dan diteruskan, namun KKP akan melakukan pendampingan terkait mekanisme pengelolaan limbah. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah lalu lintas darat dan laut dalam transport material ke lokasi pembangunan. Hal yang menjadi sorotan untuk pelaku usaha adalah agar pengembangan dan pemanfaatan ruang laut tidak mencemari ekosistem laut yang ada di area sekitar.

 

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru   29 Juni 2022   Dilihat : 34



Artikel Terkait: