Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
LKKPN Pekanbaru ikuti FGD Pendalaman Substansi Revisi Permen KP. No 53/2020 tentang Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

(Padang, 12/5) LKKPN Pekanbaru mengikuti Forum Group Discussion yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan. FGD membahas tentang Pendalaman Substansi Revisi Permen KP. No.53 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permen KP. No.8/Permen KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di bawah 100 km². Kegiatan terselenggara secara daring (zoom) dan luring di ruang rapat Ditjen PRL GMB III Lantai 8 yang diikuti oleh Dit. Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Ditjen PSDKP; Sesditjen PRL, Direktorat Perencanaan Ruang laut, Direktorat KKHL, UPT Lingkup Ditjen PRL, Pejabat fungsional dan sub-koordinator lingkup PRL serta Staff lingkup Dit. P4K.

Forum ini dibuka oleh Muhammad Yusuf, S.Hut, M.Si, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam penyampaiannya, Muhammad Yusuf mengharapkan bahwa Revisi Permen KP.53/2020 ini dapat mendukung kegiatan investasi di Pulau-Pulau kecil. Ada beberapa point yang akan dilakukan perubahan, meliputi tipologi, luasan pulau dan aktivitas pemanfaatan yang menganggu keberlanjutan ekosistem pulau kecil. Investasi yang dikembangkan tidak mengancam keberlanjutan ekologis di pulau kecil. ATR BPN sedang menyusun sempadan pantai yang merujuk pada Permen KP. 53/tahun 2020.

 

 

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi pengantar oleh Dr. Ahmad Aris, SP. M.Si selaku Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) Madya Koordinator Pulau-Pulau Kecil Terluar. Kegiatan FGD ini dilatarbelakangi sebagai tindak lanjut dari hasil audit/evaluasi dengan tujuan tertentu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil. Hasil ditemukan bahwa dari 57 Resort yang memanfaatkan Pulau-Pulau Kecil di 7 (tujuh) Provinsi yang dijadikan sampel, tidak satupun yang memiliki ijin seperti ijin lokasi, ijin mendirikan bangunan, ijin lingkungan dan ijin lainnya baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan hasil identifikasi Direktorat P4K, saat ini terdapat 1.390 resort yang tersebar di 197 pulau-pulau sangat kecil yang diduga belum memiliki ijin investasi. Dikarenakan kegiatan investasi ini telah berlangsung sebelum adanya regulasi ini dan masih banyaknya pulau kecil yang belum terdeteksi oleh citra satelit saat Pemerintah Daerah melakukan pemetaan untuk RTRW/RDTR. Oleh karena itu, maka diperlukan penertiban terhadap aktivitas pemanfaatan pulau-pulau kecil tersebut dalam pengurusan ijin pemanfaatannya.

Adapun yang menjadi substansi dalam Revisi Permen KP Nomor 53 Tahun 2020 ini antara lain :
1. Menyempurnakan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, untuk memastikan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem pulau-pulau kecil
2. Mengatur mekanisme/tata cara pengajuan dan pemberian ijin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil
3. Mengatur persyaratan perijinan, tata waktu, masa berlaku dan sanksi administratif
4. Menyempurnakan pedoman/tools jenis-jenis kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 km² yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan berdasarkan luasan, topografi, dan tipologi pulau
5. Memberikan aturan luasan pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil

Batasan dalam pemanfaatan lahan di pulau-pulau kecil sendiri sudah tertuang dalam Pasal 11 Perpres Nomor 34 Tahun 2019 dan Pasal 10 Permen KP Nomor 8 Tahun 2019 Jo Permen KP Nomor 53 Tahun 2020, Permen Agraria & Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016, terkait aturan luasan lahan paling sedikit 30% dari luas pulau dikuasai langsung oleh Negara, paling banyak 70% dari luas pulau dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha, dan pelaku usaha wajib mengalokasikan paling sedikit 30% dari luasan lahan yang dimanfaatankan sebagai ruang terbuka hijau.

Dalam pemberian ijin/rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, perlu mempertimbangkan hal umum dan teknis terkait :
1. Aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya
2. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang (darat dan perairan)
3. Kesesuaian jenis usaha/kegiatan dengan daya dukung lingkungan
4. Kesesuaian lokasi/tipologi pulau dengan tingkat resiko dan kerentanan
5. Bukti pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
6. Kesesuaian luasan pulau dan luasan pemanfaatan
7. Kesesuaian dengan standar jenis kegiatan pemanfaatan PPK dengan luas di bawah 100 km² berdasarkan luasan, topografi, dan tipologi pulau.

Selanjutnya acara dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, DR. Ferry Kurniawan, dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, FPIK-IPB. Beliau yang menyampaikan materi tentang tipologi dan daya dukung pulau-pulau kecil. Dalam PermenKP 53/2020 dalam Pasal 5 yang mengatakan pemanfaatan di pulau-pulau kecil terdiri dari pemanfaatan di pulau dan pemanfaatan di perairan sekitarnya. Perlu menjadi catatan bahwa kegiatan investasi di pulau-pulau kecil tidak dapat dipisahkan antara ruang perairan dan ruang daratannya, ia menjadi satu kesatuan karena terdapat korelasi yang kuat antara lingkungan daratan, perairan dan aktivitas manusia di dalamnya. Karakteristik tipologi pulau-pulau kecil berdasarkan ciri utama meliputi geologi, hidrologi, topografi, jenis tanah, vegetasi dan lain-lain. Pertimbangan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu mengkaji daya dukung dari pulau-pulau kecil tersebut. Beberapa pendekatan Social-Ecological System yang dapat diterapkan meliputi aspek supply (ekologi), demand (sosial), dan dampak (kerentanan). Berdasarkan daya dukung yang ada, penting untuk menjaga keseimbangan antara aktivitas pembangunan dan pengelolaan untuk tujuan keberlanjutan di pulau-pulau kecil baik dari sistem sosial dan sistem ekologi.

 

    

 

Narasumber berikutnya adalah DR. Yonvitner, S.Pi., M.Si, dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, FPIK-IPB. Materi yang disampaikan terkait Smart Invest : Teknik Penilaian Kelayakan Investasi Pesisir dan Pulau Kecil Berbasis Kerentanan dan Resiko Bencana. Beberapa kriteria yang menjadi penilaian kelayakan investasi mempertimbangkan kriteria kesesuaian RZ/RTRW dan perijinan dan daya dukung lingkungan, kriteria risiko bencana, kriteria infrastruktur, dan kriteria sosial ekonomi.

Kegiatan selanjutnya adalah diskusi terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil dan memperoleh beberapa catatan, yaitu :
1. Sebagai penyelenggara perijinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, KKP sudah harus mempunyai dan menganalisis daya dukung lingkungan dan daya tampung dari pulau-pulau tersebut yang dapat menjadi basis data/data pembanding dalam kegiatan investasi oleh pelaku usaha
2. Perlunya membuat perhitungan caring capacity, basis data ekologi dan spasial untuk memudahkan pengelola dalam pemberian ijin pemanfaatan
3. Dalam sudut pandang pengawasan, perlu mekanisme perijinan pemanfaatan yang lebih detail untuk dituangkan dalam Permen KP ini, yang tidak hanya sebatas pada sanksi administrasi, namun juga terkait permasalahan penyelesaian sengketa yang terjadi di pulau-pulau kecil.
4. Perlu pengaturan terhadap aktivitas pemanfaatan di pulau-pulau kecil yang merubah bentuk dari pulau itu sendiri. Selain itu, pengaturan terkait akses terhadap pulau agar pengelola tidak mendapatkan kesulitan dalam mengakses pulau-pulau yang sudah dimanfaatkan.

Sebagai catatan tambahan, pulau-pulau kecil yang berada di sekitar TWP Pieh dan Anambas berdasarkan data RTRW sementara sudah sesuai dengan data toponimi dan pulau-pulau oleh BIG. Oleh karena itu, sebagai closing statement oleh Agus Dermawan, beliau menyampaikan bahwa setiap data pulau-pulau yang sudah masuk dan terpetakan maka langkah selanjutnya hanya mencocokkan penanaman modal dan untuk usaha apa yang akan dilakukan di lokasi tersebut sesuai tipologi, luasan, dan topografinya.

 

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru   12 Mei 2022   Dilihat : 40



Artikel Terkait: