Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
LKKPN Pekanbaru Mengikuti Diskusi Publik “Legalisasi Aset Permukiman Masyarakat di Atas Air Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”

(Pekanbaru, 1/9) Pada hari Rabu 1 September 2021, LKKPN Pekanbaru mengikuti diskusi publik dengan tema “Legalisasi Aset Permukiman Masyarakat di Atas Air Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”. Acara ini diselenggarakan Kementerian ATR BPN dalam hal ini Sekretariat Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat. Pengarahan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala Staf Kepresidenan; dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan narasumber: Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. (Guru Besar Fakultas Hukum UGM). Acara diskusi dipimpin Wakil Menteri ATR BPN. Diskusi dihadiri 492 peserta online dari stakeholder terkait.

 

 

Latar belakang tema ini diangkat Kementerian ATR BPN karena mengingat keberadaan pemukiman/bangunan yang berada di pantai (sempadan pantai) maupun yang berada di atas air (pelantar) adalah kenyataan yang kita hadapi di beberapa wilayah pesisir Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau yang 96% wilayahnya perairan memiliki desa/kelurahan pesisir terbanyak di Indonesia, tercatat pada tahun 2018 terdapat 416 desa/kelurahan pesisir.

 

Menurut Kanwil ATR BPN Provinsi Kepulauan Riau, isu strategis yang perlu diselesaikan di Kepulauan Riau adalah percepatan regulasi dan petunjuk teknis izin dalam pemberian hak atas tanah dipermukiman diatas perairan pesisir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait dengan kemudahan prosedur, jangka waktu dan bentuk perizinan dalam satu kawasan, serta tidak parsial bidang per bidang tanah dan hanya diwajibkan kepada badan hukum swasta sehingga tidak memberatkan masyarakat lokal.

 

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, membawa perubahan pengaturan terkait status permukiman diatas air. Disebutkan didalam PP Nomor 18 Tahun 2021: “Pemberian Hak Atas Tanah di wilayah perairan dilaksanakan berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

 

Selanjutnya, Kementerian ATR/BPN mengharapkan agar dapat diberikan Hak Guna Bangunan kepada masyarakat yang bermukim diatas air dengan memperhatikan prinsip (open access) terbuka terhadap laut dan prinsip (rights, restriction and responsibility.)

 

Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Ditjen Pengelolaan Ruang Laut menyatakan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/2010 tentang Pengujian UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka pengelolaan wilayah perairan tidak lagi menganut rezim hak melainkan perizinan. Khusus untuk masyarakat hukum adat, menurut PERMEN KP 28/2021 Tentang Penyelenggaraaan Penataan Ruang Laut, dikecualikan dari kewajiban persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) bila sudah ditetapkan sebagai wilayah kelola masyarakat hukum adat dalam RTR/RZ. Untuk legalisasi asset masyarakat lokal dan tradisional, dapat dilakukan dengan mengajukan KKPRL kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

Menurut Wamen Kementerian ATR/BPN terdapat berbagai hal yang mesih perlu dibahas bersama antar Kementerian/Lembaga untuk kepastian legalitas hak aset diatas air. Beliau mengusulkan agar dibuat Keputusan bersama antar Menteri.

Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru   03 September 2021   Dilihat : 70



Artikel Terkait: