Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
KKP Susun Neraca Sumber Daya Alam Laut Kawasan Konservasi Perairan Nasional

JAKARTA (18/2) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dit. KKHL) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL)  tengah menyusun neraca sumber daya alam laut kawasan konservasi perairan nasional.

680

 Direktur KKHL, Andi Rusandi dalam sambutannya yang disampaikan Koordinator Koordinator Konvensi & Jejaring Konservasi – Dit.KKHL, M. Firdaus pada  pembahasan tindak lanjut penyusunan neraca sumber daya alam laut kawasan konservasi perairan nasional, Rabu (17/2) menyampaikan perlunya menyatukan persepsi antar instansi terkait guna menghasilkan output kolektif neraca sumberdaya alam laut (SDAL) lebih efektif, efisien dan terarah. Neraca SDAL menjadi indikator dalam prioritas RJPMN 2019-2024 dan merupakan target global sesuai Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 15. Penilaian neraca SDAL akan dilakukan di 10 KKPN yang dikelola oleh KKP dalam kurun waktu tahun 2021-2024. Pada tahun 2021, kawasan konservasi perairan nasional (KKPN) TWP Gili Matra, TWP Kapoposang, dan TWP Pulau Pieh menjadi pilot project penilaian neraca SDAL, sedangkan untuk TWP Kepulauan Anambas akan dilakukan pada tahun 2023.

 

Dalam rapat ini, masing-masing instansi menyampaikan updating informasi dan progress pelaksanaan program terkait neraca sumberdaya alam di tiap instansi. Perwakilan BIG menyampaikan bahwa BIG sudah lama tidak melakukan pemetaan neraca sumberdaya alam semenjak terjadi perubahan nomenklatur instansi yang semula Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG), oleh karena itu BIG perlu mensinkronkan dengan BPS dalam metode ocean account serta dengan KKP dari segi updating data series tiap kawasannya untuk selanjutkan akan membantu dalam pembuatan prototipe pemetaan neraca SDA Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

 

Perwakilan BPS turut menyampaikan bahwa cakupan dari metode ocean accounts sangat komplek, meliputi : natural capital aset sumberdaya kelautan, suplai barang dan jasa dari sumberdaya laut, aliran residual/limbah yang berdampak pada ekosistem kelautan, dan kontribusi kelautan dalam PDB. Saat ini BPS sedang mengidentifikasi sumber data yang diperlukan dalam menyusun ocean acconts dan pada minggu depan (26/2) direncanakan akan dilakukan rapat koordinasi kembali dengan kementerian/lembaga terkait.

 

 

Dalam pertemuan ini, perwakilan DJKN menyampaikan bahwa secara prinsip, dalam menilai neraca sumberdaya alam DJKN mengacu pada PMK 173 Tahun 2020. Teknis pelaksanaan penilaian nanti akan disesuaikan dengan kesepakatan tim dan disinkronkan kembali dengan BPS mengenai pengemasan penyajian terkait ocean accounts. Diharapkan data-data yang telah dikumpulkan BIG, BPS, KKP dapat disinkronisasikan terlebih dahulu, sehingga penilaian neraca SDAL dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

 

LKKPN Pekanbaru diwakili Wahyudi Andrito selaku Subkoordinator Program dan Evaluasi menyampaikan bahwa kondisi biofisik di TWP Pulau Pieh dan TWP Kepulauan Anambas telah dimonitor sejak tahun 2014 dan dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Data series masing-masing kondisi biofisik ekosistem penting telah dikumpulkan ke dalam database dan disajikan melalui website LKKPN Pekanbaru. Diharapkan dapat diinformasikan kepada UPT terkait kebutuhan data masing-masing kawasan konservasi perairan nasional guna mendukung sinkronisasi sumber data penilaian neraca SDAL.

 

Hasil dari pertemuan ini akan ditindaklanjuti oleh Tim KKP untuk disiapkan matriks detail pelaksanaan kegiatan, peran masing-masing sesuai IKU hingga output kolektif yang dapat diaplikasikan. Pembahasan data akan melibatkan wali data tiap-tiap ekosistem. Guna memudahkan dalam koordinasi, tim penilai neraca SDAL akan dikukuhkan melalui surat keputusan.

 

Turut hadir dalam pembahasan perwakilan dari Direktorat Penilaian - Ditjen Kekayaan Negara, Kemenkeu; Direktorat Neraca Produksi - Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, BPS; Pusat Pemetaan & Integrasi Tematik – BIG; Pusat Pemetaan Tata Ruang & Atlas, BIG; Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, LAPAN; Pusat Riset Kelautan, BRSDMKP ; Pusat Riset Perikanan, BRSDMKP; Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG; Kepala Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Laut, Pusat Pemetaan Integrasi Tematik, BIG; Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Ditjen PRL; Balai KKPN Kupangdan Fungsional PELP Dit KKHL, Ditjen PRL, KKP.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut   18 Februari 2021   Dilihat : 1067



Artikel Terkait: