Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Tugas Pokok dan Fungsi


Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jasa Kelautan

 

Berdasarkan Permen KP NOMOR : 06/PERMEN-KP/2017  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas pokok Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan: Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Fungsi:

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
  2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
  3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
  4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut,  wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi;
  5. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan BMKT, serta reklamasi; dan
  6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

 

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas:

  1. Subdirektorat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi;
  2. Subdirektorat Bangunan dan Instalasi Laut;
  3. Subdirektorat Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam;
  4. Subdirektorat Reklamasi; dan
  5. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi.

Subdirektorat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan inventarisasi potensi, fasilitasi investasi dan kerja sama pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, pengendalian pemanfaatan air laut, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, fasilitasi sarana dan prasarana tambak garam, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pemanfaatan air laut dan biofarmakologi;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan inventarisasi potensi, fasilitasi investasi dan kerja sama pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, pengendalian pemanfaatan air laut, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, fasilitasi sarana dan prasarana tambak garam, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pemanfaatan air laut dan biofarmakologi;
  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan inventarisasi potensi, fasilitasi investasi dan kerja sama pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, pengendalian pemanfaatan air laut, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, fasilitasi sarana dan prasarana tambak garam, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pemanfaatan air laut dan biofarmakologi;
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang identifikasi dan inventarisasi potensi, fasilitasi investasi dan kerja sama pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, pengendalian pemanfaatan air laut, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, fasilitasi sarana dan prasarana tambak garam, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pemanfaatan air laut dan biofarmakologi; dan
  5. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan inventarisasi potensi, fasilitasi investasi dan kerja sama pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, pengendalian pemanfaatan air laut, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, fasilitasi sarana dan prasarana tambak garam, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pemanfaatan air laut dan biofarmakologi;

Subdirektorat Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi terdiri atas:

  1. Seksi Pemanfaatan Air Laut; dan
  2. Seksi Pemanfaatan Biofarmakologi.

Seksi Pemanfaatan Air Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan inventarisasi, potensi, kerja sama antarinstansi, fasilitasi investasi, fasilitasi sarana dan prasarana tambak garam, dan pengendalian pemanfaatan air laut, perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pemanfaatan air laut.

Seksi Pemanfaatan Biofarmakologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang identifikasi dan inventarisasi potensi, fasilitasi investasi, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan biofarmakologi.

Subdirektorat Bangunan dan Instalasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bangunan dan instalasi laut.

Subdirektorat Bangunan dan Instalasi Laut menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana pengelolaan, penataan, persyaratan, tata cara pendirian, penempatan, serta kajian teknis dalam pemberian izin lokasi pendirian bangunan dan instalasi laut;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana pengelolaan, penataan, persyaratan, tata cara pendirian, penempatan, serta kajian teknis dalam pemberian izin lokasi pendirian bangunan dan instalasi laut;
  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana pengelolaan, penataan, persyaratan, tata cara pendirian, penempatan, serta kajian teknis dalam pemberian izin lokasi pendirian bangunan dan instalasi laut;
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan, penataan, persyaratan, tata cara pendirian, penempatan, serta kajian teknis dalam pemberian izin lokasi pendirian bangunan dan instalasi laut; dan
  5. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pengelolaan, penataan, persyaratan, tata cara pendirian, penempatan, serta kajian teknis dalam pemberian izin lokasi pendirian bangunan dan instalasi laut.

Subdirektorat Bangunan dan Instalasi Laut terdiri atas:

  1. Seksi Bangunan Laut; dan
  2. Seksi Instalasi Laut.

Seksi Bangunan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pengelolaan, penataan, persyaratan, tata cara pendirian, penempatan, serta kajian teknis dalam pemberian izin lokasi bangunan laut.

Seksi Instalasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rencana pengelolaan, penataan, persyaratan, tata cara pendirian,  penempatan, serta kajian teknis dalam pemberian izin lokasi instalasi di laut.

Subdirektorat Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang wisata bahari dan BMKT.

Subdirektorat Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana pengembangan jenis dan lokasi, fasilitasi investasi, fasilitasi sarana dan prasarana wisata bahari, kerja sama antarinstansi, kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wisata bahari dan BMKT, serta pengelolaan BMKT;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana pengembangan jenis dan lokasi, fasilitasi investasi, fasilitasi sarana dan prasarana wisata bahari, kerja sama antarinstansi, kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wisata bahari dan BMKT, serta pengelolaan BMKT;
  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana pengembangan jenis dan lokasi, fasilitasi investasi, fasilitasi sarana dan prasarana wisata bahari, kerja sama antarinstansi, kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wisata bahari dan BMKT, serta pengelolaan BMKT;
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang rencana pengembangan jenis dan lokasi, fasilitasi investasi, fasilitasi sarana dan prasarana wisata bahari, kerja sama antarinstansi, kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wisata bahari dan BMKT, serta pengelolaan BMKT;
  5. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana pengembangan jenis dan lokasi, fasilitasi investasi, fasilitasi sarana dan prasarana wisata bahari, kerja sama antarinstansi, kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wisata bahari dan BMKT, serta pengelolaan BMKT.

Subdirektorat Wisata Bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam terdiri atas:

  1. Seksi Wisata Bahari;
  2. Seksi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam.

Seksi Wisata Bahari mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana pengembangan jenis dan lokasi, kerja sama antarinstansi, fasilitasi investasi, fasilitasi sarana dan prasarana, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan wisata bahari.

Seksi Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang, kerja sama antarinstansi, kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan (izin survei dan izin pengangkatan), serta pengelolaan BMKT.

Subdirektorat Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang reklamasi di daerah dan nasional.

Subdirektorat Reklamasi menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penentuan lokasi, studi kelayakan, dan penyusunan rancangan detail reklamasi, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kewenangan daerah dan kewenangan Menteri;
  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penentuan lokasi, studi kelayakan, dan penyusunan rancangan detail reklamasi, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kewenangan daerah dan kewenangan Menteri;
  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penentuan lokasi, studi kelayakan, dan penyusunan rancangan detail reklamasi, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kewenangan daerah dan kewenangan Menteri;
  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang penentuan lokasi, studi kelayakan, dan penyusunan rancangan detail reklamasi, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kewenangan daerah dan kewenangan Menteri;
  5. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan lokasi, studi kelayakan, dan penyusunan rancangan detail reklamasi, serta kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kewenangan daerah dan kewenangan Menteri.

Subdirektorat Reklamasi terdiri atas:

  1. Seksi Reklamasi Daerah;
  2. Seksi Reklamasi Nasional.

Seksi Reklamasi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan kajian teknis pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kewenangan daerah.

Seksi Reklamasi Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan kajian teknis dan pemberian rekomendasi izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sesuai dengan kewenangan Menteri.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, keuangan, dan barang milik negara, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, serta evaluasi dan pelaporan lingkup direktorat.