Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Koordinasi Tindak Lanjut Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Jakarta, 1 April 2020. Melalui aplikasi virtual meeting, Direktur Jasa Kelautan mengikuti rapat koordinasi untuk membahas tindak lanjut pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Pertemuan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang dihadiri oleh Direktorat Jasa Kelautan, Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan, dan Direktorat Polisi Air.

Direktur Jasa Kelautan manyampaikan bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian dalam pengelolaan BMKT, yaitu (1) penyelesaian status pemanfaatan BMKT antara Pemerintah dan Perusahaan; (2) pemanfaatan BMKT yang telah menjadi bagian Pemerintah (3) dan pengelolaan BMKT dan lokasinya yang masih berada di Perairan.
Pada rentang tahun 2000 – 2015, terdapat sekitar 180 ribu keping BMKT yang diangkat secara resmi oleh perusahaan tapi belum diputuskan pembagiannya antara Pemerintah dan Perusahaan pengangkat. Sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Keppres No. 25 tahun 1992, dan PMK No. 184/2009, hasil pengangkatan BMKT dibagi antara Pemerintah dan Perusahaan, masing-masing 50% dari hasil lelang, tapi bilamana tidak laku terjual dalam lelang maka akan dibagi dalam bentuk barang.
Saat ini, BMKT yang belum diselesaikan statusnya tersebut sebagian tersimpan di Warehouse Pemerintah di Cileungsi, dan sebagiannya lagi di Gudang Perusahaan di Sawangan, Lodan dan di Batam.

Selanjutnya, terkait dengan BMKT yang telah menjadi Bagian Pemerintah, KKP sebagai pelaksana harian PANNAS BMKT mengelola sekitar 140 ribu keping di Warehouse Cileungsi dan sedang diproses Penetapan Status Penggunaannya sebagai BMN KKP oleh Kemenkeu. Terhadap BMKT tersebut, KKP merencanakan pemanfaatan mendukung pendidikan, penelitian dan wisata bahari dengan cara antara lain melalui display di galeri dan warehouse, distribusi ke galeri atau museum di daerah.
Mengenai lokasi kapal dan BMKT, KKP telah menginisiasi penetapan Kawasan konservasi Maritim atas kerangka kapal perang asing yang berada di Teluk Banten. Tercatat 46 titik kerangka kapal perang yang berada di Perairan kita. Selain itu sebagai kawasan lindung, lokasi BMKT dapat juga dikelola sebagai atraksi wisata selam.
Dalam hal BMKT yang dapat diangkat, mekanismenya akan mengikuti ketentuan dalam perizinan lokasi dan perizinan pengelolaan.

Selain ketiga poin di atas, Direktur Jasa Kelautan juga menyampaikan perlunya membahas relevansi kelembagaan pengelolaan BMKT dalam hal ini PANNAS BMKT, mengingat nomenklatur, tugas dan fungsi K/L anggota PANNAS telah banyak berubah dan terbitnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BMKT dan Cagar Budaya yaitu UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar Budaya.

Dalam rapat tersebut disepakati bahwa untuk penyelesaian status pemanfaatan BMKT, (i) KKP akan memfasilitasi pertemuan interkem anggota PANNAS BMKT memutuskan strategi pemanfaatan dan kelembagaan PANNAS, (ii) pemanfaatan BMKT bagian pemerintah yang diwujudkan melalui display dan distribusi ke museum akan dilakukan setelah Penetapan Status Penggunaan oleh Kemenkeu terbit dan Kemendikbud telah menentukan alokasi dan lokasi distribusi BMKT dan (iii) perlunya menyusun narasi sejarah BMKT agar dapat diketahui dan menjadi bahan pembelajaran bagi publik.

Direktorat Jasa Kelautan   01 April 2020   Dilihat : 651



Artikel Terkait: