Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Bahas Kewenangan Pengelolaan Penyu di Kabupaten Berau, BPSPL Pontianak Terima Kunjungan Dinas Perikanan Berau

Pontianak (21/4) – BPSPL Pontianak terima kunjungan dari Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur secara langsung di Kantor BPSPL Pontianak. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut penyelesaian sengketa kewenangan pengelolaan penyu di Pulau Sambit dan Balembangan, Kabupaten Berau yang telah dibahas dalam audiensi sebelumnya pada tanggal 6 April lalu. Pada kesempatan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Berau didampingi pula oleh Asisten Daerah Kabupaten Berau.

 

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Berau Tentrem Rahayu menyampaikan usulan agar pengelolaan penyu di Pulau Balembangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Berau, mengingat Pulau Balembangan tidak masuk dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  Hal ini pun sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 2 Tahun 2021. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Berau mempertimbangkan Yayasan Penyu Indonesia (YPI) untuk tetap dapat melaksanakan kegiatannya di Pulau Sambit.

 

Tentrem Rahayu menyampaikan harapan Bupati Berau agar kedepannya perlindungan penyu dan habitatnya di Pulau Balembangan dapat dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Meskipun begitu, beliau menegaskan bahwa Pemda Kabupaten Berau masih menyambut baik upaya YPI dalam perlindungan penyu. Pemerintah Daerah tetap akan memberikan peluang kepada YPI, tidak hanya di Pulau Balembangan namun masih banyak pulau-pulau lain.

 

  

 

Kepala BPSPL Pontianak, Andry Indryasworo Sukmoputro menjelaskan bahwa penyu merupakan salah satu jenis prioritas konservasi yang dikelola oleh BPSPL Pontianak. Oleh karena itu, BPSPL Pontianak sangat gencar melakukan pengumpulan data, informasi, dan sebagainya. Akan tetapi karena keterbatasan, BPSPL Pontianak belum dapat menempatkan sumber daya manusia di lokasi-lokasi potensial sehingga BPSPL Pontianak harus melakukan kerja sama, baik dengan masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi maupun dengan Pemerintah Daerah.

 

“Pada prinsipnya, kerja sama dengan siapapun tidak menjadi masalah selama memiliki tujuan yang jelas dan bertanggung jawab. Jika diperlukan, akan dilakukan evaluasi pada PKS dengan keputusan bersama. Terkait pengelolaan penyu di Pulau Balembangan, BPSPL Pontianak sangat terbuka apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Berau ingin mengelola penyu di sana,” ungkap Andry. Beliau juga berpesan agar BPSPL Pontianak tetap dapat memperoleh data dan informasi yang sama seperti sebelumnya.

 

BPSPL Pontianak dan DKP Kabupaten Berau sepakat bahwa pengelolaan penyu di Pulau Balembangan akan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemda akan menunjuk LSM Lokal untuk melaksanakan perlindungan penyu di Pulau Balembangan. Sedangkan untuk pengelolaan penyu di Pulau Sambit akan dikembalikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sehingga YPI dapat melanjutkan kegiatannya di Pulau Sambit.

 

Sebagai tindak lanjut dari dari kegiatan, maka PKS antara BPSPL Pontianak dan YPI akan ditinjau ulang dan dibuatkan addendum terkait judul dan lokasi PKS. Hal tersebut akan segera dikomunikasikan dengan Bagian Kerja Sama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (VFM)

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak   21 April 2022   Dilihat : 51



Artikel Terkait: