Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Perkuat ASN DJPRL Berkualitas dengan Pemahaman Komprehensif pada Regulasi Kelautan dan Perikanan

Pontianak (27/9) – Kegiatan Apel Pagi yang dilakukan setiap Hari Senin merupakan salah satu upaya untuk memperkuat koordinasi internal di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL). Apel pagi diikuti oleh seluruh pegawai lingkup DJPRL. Pelaksanaan Apel ini dilakukan secara daring melalui teleconference Zoom.

 

Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda bertindak sebagai pemimpin Apel Pagi. Beliau menyampaikan realisasi serapan DJPRL sebesar 65,72% tidak mencapai target 70%. Beliau menyampaikan pesan dari Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari untuk dapat melakukan optimalisasi penyerapan anggaran. Harapannya serapan DJPRL mencapai 99,99% pada bulan Desember 2021.

 

Pada arahannya Miftahul Huda menyampaikan bahwa DJPRL memiliki peluang untuk memajukan pengelolaan ruang laut dan sumber daya laut. Peluang ini didukung oleh beberapa peraturan yaitu UU No. 31 tahun 2004; UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No. 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; tentang Perikanan; UU No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan; dan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara garis besar, peraturan tersebut memberikan amanat untuk melakukan tiga hal yaitu mengelola sumber daya, mengelola ruang laut, dan memberdayakan masyarakat. Perlu adanya sinergi dalam meningkatkan kemajuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini tentunya tetap berpatokan pada koridor pengelolaan laut yang benar.

 

Selanjutnya Bapak Miftahul Huda memaparkan terkait peluang karir pegawai DJPRL. DJPRL memiliki dua formasi jabatan fungsional tertentu yaitu Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP) dan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan (APJK). Seperti yang telah diketahui, jabatan PELP telah ada selama 8 tahun. Sedangkan APJK merupakan jabatan baru yang pada saat ini sedang dalam koordinasi dengan Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Naskah akademik terkait tunjangan jabatan telah dalam pembahasan dengan Sekretariat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Beliau juga menyampaikan bahwa perlu adanya pelatihan bagi para pemangku jabatan fungsional tertentu serta perbaikan jabatan ke depannya.

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak   27 September 2021   Dilihat : 109



Artikel Terkait: