Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

WBK dan WBBM


Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

 

A. Deskripsi

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, berikut yang dimaksud Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

  1. Zona Integritas (ZI) adalah  predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
  2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
  3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Secara umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagai fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pembangunan Zona Integritas, terdapat indikator yang harus dipenuhi oleh setiap unit kerja yang terbagi dalam dua komponen besar yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil.

  1. Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat 6 (enam) komponen pengungkit beserta bobot masing-masing, yaitu:

  1. Manajemen Perubahan: Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola piker (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas.
  2. Penataan Tatalaksana: Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/ WBBM
  3. Penataan Sistem Manajeman Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur: Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  4. Penguatan Akuntabilitas: Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Area ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menuju Zona Integritas.
  5. Penguatan Pengawasan: Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.
  1. Komponen Hasil

Komponen hasil merupakan fokus pelaksanaan reformasi birokrasi dimana terdapat 2 (dua) komponen hasil, yaitu:

  1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

    Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme oleh unit kerja diukur dengan parameter:

    1) Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);

    2) Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

  2.  Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

    Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal)

 

 B. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di BPSPL Padang

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di BPSPL Padang dimulai sejak tahun 2018 melalui Memorandum Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor : 166/DJPRL.0/II/2018 tanggal 22 Februari 2018. Pada periode 2019 BPSPL Padang status BPSPL Padang menjadi unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2021 BPSPL Padang terus melakukan upaya perbaikan dan pembangunan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka Pembangunan Zona Integritas di wilayah BPSPL Padang.

 

  

  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Halaman dikelola oleh :

Est 2020 : Fathan

2020 - 2021 : MHS

 

Update Terakhir :  November 2021