Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
×

KKP

Kilas Berita  

PROFIL


PROFIL BPSPL PADANG

 

Gambar oleh : AS, 2015

 

SEJARAH

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) dibawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) - Padang memiliki peran dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang berorientasi menyukseskan rencana pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang termasuk dalam prioritas nasional yaitu lingkungan hidup, penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil disertai penguasaan dan pengelolaan resiko. Kantor BPSPL Padang beralamat di Jalan Raya Pertanian Sei Lareh, Kelurahan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 

 

Dalam rangka mendukung dan melaksanakan pengelolaan WP3K sesuai arahan pembangunan nasional, maka Rencana Strategis sangatlah diperlukan sebagai guidance untuk mencapai tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Rencana Strategis merupakan alat penyelarasan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. BPSPL Padang dibentuk pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Nomor PER.18/MEN/2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor: Per.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. BPSPL Padang mengelola tujuh (7) Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 58 Kabupaten/Kota Pesisir se-Sumatera. BPSPL Padang yang berkantor di Kota Padang kemudian menambah kantor satuan kerja di tiga (3) provinsi yaitu Satker Medan, Satker Pekanbaru, dan Satker Tanjungpinang untuk memudahkan pelayanan rekomendasi Hiu dan Pari pada tahun 2011. Dalam perkembangannya, di tahun 2020, KKP resmi menjadi otoritas pengelola CITES untuk Jenis Ikan. Merespon ini, BPSPL Padang sebagai salah satu UPT di Sumatera turut melengkapi kantor satker di Aceh, Jambi, dan Sumatera Selatan dengan harapan semakin mendekatkan dan mempercepat pelayanan dengan masyarakat.     

 

BPSPL Padang bekerja dengan motto TUNTAS Bro (Terampil UtamakaN IntegriTAS Berlandaskan ROhani ). Di tahun 2018, BPSPL Padang memulai pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah biorkrasi bersih melayani dalam rangka reformasi biorkrasi. Di Tahun 2022, BPSPL Padang memiliki 68 orang pegawai yang tersebar di Wilker Padang, Wilker Aceh, Wilker Medan, Wilker Pekanbaru, dan Wilker Tanjungpinang, Wilker Jambi dan Wilker Palembang. 

 

VISI DAN MISI 

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden memiliki VISI yaitu Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri  dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Adapun MISI Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu :

  1. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Penigkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.
  2. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melaluli Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
  3. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional.
  4. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP  dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

 

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

VISI dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah “Pengelolaan Ruang Laut yang Berdaulat dan Mensejahterakan Secara Berkelanjutan.”

Untuk mewujudkan Visinya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki MISI sebagai berikut :

  1. Peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil;
  2. Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan, pesisir dan pulau– pulau kecil; dan
  3. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

 

3. Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Padang

VISI BPSPL Padang adalah “Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”

Dalam rangka mewujudkan rangka mewujudkan Visi BPSPL Padang, maka, ditetapkan MISI BPSPL Padang sebagai berikut:

  1. perencanaan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang;
  2. Pendayagunaan pesisir dan pulau–pulau kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
  3. Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan di lingkup wilayah BPSPL Padang;
  4. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
  5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di BPSPL Padang

 

TUGAS DAN FUNGSI 

KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun Fungsi KKP yaitu :

  1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulaupulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kelautan dan perikanan;
  5. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan;
  6. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
  7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP;
  8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan KKP;
  9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab KKP; dan
  10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan KKP

 

Sementara Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan  kawasan konservasi,  perlindungan   keanekaragaman   hayati, pengelolaan  pesisir  terpadu,  rehabilitasi,  reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
  4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulaupulau kecil,  penataan  dan  pemanfaatan  kawasan konservasi,  perlindungan   keanekaragaman   hayati, pengelolaan  pesisir  terpadu,  rehabilitasi,  reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan tata ruang laut nasional, zonasi teluk, selat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, reklamasi, mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau kecil, serta jasa kelautan;
  6. Pelaksanaan administrasi Ditjen PRL; dan
  7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

 

Balai Pengelolaan Sumber Daya pesisir dan Laut (BPSPL) - Padang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan yang meliputi antara lain perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi : 

  1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau- pulau kecil, serta ekosistemnya
  2. Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya
  3. Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya
  4. Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan
  5. Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi
  6. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
  7. Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut
  8. Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil
  9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

 

 

 Selengkapnya profil BPSPL Padang di 2021 Pointer BPSPL Padang

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Halaman dikelola oleh :

Est 2019 - 2021 : MKS

2022 - Now : MV 

Update Terakhir :  Juli 2022