Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
BPSPL Padang Terlibat Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Barat

Padang – Tampung aspirasi, BPSPL Padang terlibat dalam pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) tentang Kawasan Konservasi Perairan di Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (18/08) melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Direktorat Jenderal/ Inspektorat Jenderal/ Badan lingkup KKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar turut hadir dalam kegiatan yang bertujuan untuk sinkronisasi dan menjaring masukan terkait Rancangan Kepmen KP tentang KK di peraian Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Pariaman, dan Padang Pariaman.

 

Mengawali kegiatan, Alber Krisdiarto, Kepala Bidang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) DKP Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki 7 Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Barat diantaranya, yaitu KKPD Pesisir Selatan, KKPD Kota Padang, KKPD Kota Pariaman, dan KKPD Kabupaten Padang Pariaman dengan target konservasi berupa terumbu karang atau penyu. BPSPL Padang menyampaikan bahwa 4 KKPD di Sumatera Barat tersebut telah memenuhi target minimal 10% luas zona inti sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan kategori Taman. Selanjutnya, Sukendi Darmasyah, Sub Koordinator Kelompok Kawasan Konservasi Daerah, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, menjelaskan hasil evaluasi teknis usulan 4 KKPD. Luasan KKPD perlu disesuaikan dengan pemutakhiran peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) tahun dari 2013 menjadi 2017 agar selaras dengan dokumen RZWP3K yang ada. Yulis, staf Pusat Riset Kelautan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Pusrikel BRSDMKP) menyarankan dilakukan perbaikan peta seperti penyesuaian warna perairan maupun daratan serta batas administrasi dan penamaan pulau.

 

Masukan yang telah diterima akan ditindaklanjuti dan diharapkan akan terus terjalin sinergi yang baik antara masyarakat maupun stakeholder terkait setelah kawasan konservasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

 

Intan Nurzahra K   19 Agustus 2021   Dilihat : 81



Artikel Terkait: