Regulasi terkait RZWP3K
- Undang – Undang
- UU 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Argraria
- UU 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia
- UU 17 tahun 1996 tentang Raifikasi UNCLOS
- UU 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesi
- UU 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan
- Peraturan Pemerintah
- PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- PP No. 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- PP No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- PP No. 75 tahun 2015 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak pada KKP (Lampiran)
- PP No. 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- PP No. 32 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut
- Peraturan/Keputusan/Instruksi Presiden
- KepPres No. 33 tahun 2002 tentang Pengendalian Pengusahaan Pengawasan Pasir Laut
- PerPres No. 121 tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- PerPres No. 122 tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- PerPres No. 73 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tingkat Nasional
- PerPres No. 3 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional (Lampiran)
- KepPres No. 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lampiran)
- PerPres No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lampiran 1) (Lampiran 2)
- Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri
- KepMen KP No. 1 KTP4L 7 tahun 2002 tentang Ketua Tim Pengendalian Pasir Laut
- KepMen KP No. 33 tahun 2002 tentang Zona Penambangan Pasir Laut
- PerMen KP No. 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- PerMen KP No. 28 tahun 2014 tentang Perubahan atas PerMen KP No. 17 tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- PerMenDagri No. 13 tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah
- PerMen Agraria dan Tata Ruang No. 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pualu-Pulau Kecil
- PerMen KP No. 23 tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pualu-Pulau Kecil
- PerMen KP No. 24 tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- PerMen KP No. 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Batas Sempadan Pantai
- Kep Men KP No. 58 tahun 2018 tentang Besaran Faktor E dalam Penghitungan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Daerah
- Perda No. 1 tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Utara
- Perda No. 4 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Gorontalo
- Perda No. 10 tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah
- Perda No. 9 tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Tenggara
- Perda No. 6 tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Barat
- Perda No. 2 tahun 2019 tentang RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan
- Perda No. 1 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Utara thn 2014-2034
- Perda No. 4 tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Gorontalo thn 2010-2030
- Perda No. 8 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tengah 2013-2033
- Perda No. 2 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara 2014-2034
- Perda No. 1 tahun 2014 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034
- Perda No. 9 tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029
- Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal