Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu diberikan akses kepada pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mengoptimalkan penanganan pengaduan di lingkungan KKP, maka ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 Tentang Penanganan Pengaduan di KKP. 

 

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman kepada:
a. Pengadu dalam menyampaikan Pengaduan secara informatif atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pegawai, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian dan/atau masyarakat; dan
b. Tim Penanganan Pengaduan dalam mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh Pengadu.

 

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan penanganan Pengaduan yang cepat,  tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penyalahgunaan jabatan dan wewenang; dan
c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 

Prinsip dasar dalam penanganan Pengaduan meliputi:
a. kerahasiaan;
b. perlindungan;
c. kemudahan;
d. independensi; dan
e. fokus pada substansi.

 

Sumber Pengaduan di lingkungan Kementerian berasal dari:
a. Pegawai; dan/atau
b. masyarakat.

 

Pegawai dan/atau masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh Pegawai di lingkungan Kementerian dan/atau masyarakat yang berkaitan dengan dugaan:
a. penyalahgunaan wewenang;
b. pelanggaran disiplin Pegawai;
c. hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

 

Pengaduan dapat disampaikan berdasarkan adanya informasi dan/atau tindakan penyimpangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pegawai yang melihat dan/atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pegawai, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian wajib menyampaikan Pengaduan.
Masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui dugaan penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian dapat menyampaikan Pengaduan.

 

Pengaduan dapat disampaikan secara:
a. langsung; dan/atau
b. tidak langsung.

 

Pengaduan secara langsung disampaikan kepada Menteri, pimpinan unit kerja eselon I, Kepala UPT, Tim Penanganan Pengaduan, dan/atau Admin Koordinator dan/atau 1 Admin Penghubung.

Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui:
a. website Pengaduan yaitu www.lapor.go.id dan http://whistleblower.kkp.go.id/                                                                                                                                         

b. kotak Pengaduan di Kantor Pusat dan UPT di lingkungan Kementerian;
c. pesan singkat secara elektronik nomor 1708, dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke 1708;
d. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id dan non elektronik ditujukan kepada Ketua Tim Penanganan Pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat Gedung Mina Bahari III Lt. 4 Jln. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110 atau kepada Tim Penanganan Pengaduan di masing-masing unit kerja eselon I atau UPT; dan/atau
e. Telepon dengan Nomor 0811989011 atau faksimile (021) 3513252.

 

Pengaduan paling sedikit memuat informasi:
a. substansi Pengaduan;
b. pihak yang terlibat;
c. waktu kejadian;
d. tempat kejadian; dan
e. kronologis kejadian.

 

Pengelolaan Pengaduan atas dugaan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin Pegawai, hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian, meliputi tahapan:
a. penerimaan Pengaduan;
b. penatausahaan Pengaduan; dan
c. tindak lanjut.

(Download Permen KP No. 44/2018)

 

Tim Pelaksana WBS 2019

 

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar   10 Maret 2020   Dilihat : 236



Artikel Terkait: