Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Penguatan Pengawasan


Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

  1. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
  2. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing- masing instansi pemerintah;
  3. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
  4. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

  • Unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
  • Unit kerja telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
  • Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
  • Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
  • Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan  dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

  • Unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian
  • Unit kerja telah melakukan penilaian resiko atas unit kerja;
  • unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi; dan
  • Unit kerja telah mengkonsumsikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

Pengaduan masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan  dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

  • Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
  • Unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat
  • Unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
  • Unit kerja telah menindaklanjuti hasil mevaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Whistle Blowing system

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

  1. Unit kerja telah menerapkan Whistle Blowing system
  2. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing system, dan
  3. Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing system.

Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

  1. Unit kerja telah mengidentiikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama
  2. Unit kerja telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan
  3. Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan
  4. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan, dan
  5. Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan