Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di BPSPL Denpasar


Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam perjalanannya, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di BPSPL Denpasar pada tahun 2006 telah dievaluasi oleh Itjen KKP. Pada saat itu, BPSPL Denpasar memperoleh nilai 88,05. Pada Tahun 2018, BPSPL Denpasar kembali dievaluasi oleh Itjen dan memperoleh nilai 86,46 serta memperoleh peringkat I lingkup KKP.

 

Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM antara lain :

  1. UU 28 / 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. UU 31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  3. UU 30 / 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
  4. UU 14 / 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  5. UU 25 /2009 tentang Pelayanan Publik ;
  6. PP 60 / 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
  7. Perpres 81 / 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  8. Perpres 55 / 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inpres 2 / 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  9. Permen PAN RB 52 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
  10. Permen PAN RB 10 2019 tentang Perubahan Atas Permen PANRB 52 2014 tentang Pedoman Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
  11. Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas menuju WBKWBBM di lingkungan KKP

 

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di BPSPL Denpasar telah dilakukan sejak tahun 2016 yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas juga dilakukan pada CPNS. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.