Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Virtual Meeting Pembahasan Usulan Izin Penggunaan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

virtual meeting Pembahasan Usulan Izin Penggunaan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:
Pembahasan Usulan Izin Penggunaan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan
Mataram (08/10), BPSPL Denpasar wilker NTB ikut serta dalam kegiatan Pembahasan Usulan Izin Penggunaan Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diadakan oleh Biro Keuangan KKP. Di hadir oleh Biro keuangan, Perwakilan Dirjen PRL, Perwakilan Dirjen Tangkap, Perwakilan Dirjen BRSDMKP, Perwakilan Dirjen BKIPM, dan Satker Lingkup KKP.
Dalam rapat ini disampaikan bahwa :
1. Pembahasan usulan penggunaan sebagian dana PNBP dari implementasi PP No. 85 tahun 2021 dengan dasar Surat MK No. S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang persetujuan penggunaan dana PNBP pada Kementerian/lembaga dengan prinsip Umum penggunaan sebagian dana PNBP untuk jenis PNBP yang dapat digunakan oleh K/L tetap mengacu pada PP dan/atau PMK yang mengatur jenis tariff atas jenis PNBP yang berlaku pada K/L ybs; persetujuan penggunaan dana PNBP dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Negara, kebijakan fiscal dan/atau kebutuhan pendaaan instansi pengelola; Mekanisme dna pelaksanaan atas persetujuan penggunaan dana PNBP dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Proses usulan penggunaan dana PNBP yaitu unit eselon I menyampaikan Nota dinas usulan, proposal, KAK dan RAB ke Sekretariat jenderal, secretariat jenderal menyampaikan surat usulan dan data dukung ke Menteri KP dan di teruskan ke Menteri Keuangan untuk di terbitkan surat persetujuan penggunaan dana PNBP.
3. Untuk proses pengusulan penggunaan dana PNBP KKP khususnya DJPRL masih dalam proses pengusulan dengan total pengusulan penggunaan dana TA. 2022 sebesar Rp. 20.112.600.000, 40,59% dari target PNBP sebesar Rp. 49.545.720.270 (berupa PNBP tanda masuk/karcis masuk kawasan konservasi, PKPRL, Perizinan berusaha, penggunaan sarpras tusi, pemanfaatan jenis ikan dilindungi/dibatasi pemanfaatanya).
4. Timeline usulan penggunaan PNBP MKP ke MenKeu:
- Pembahasan dan penyampaian kelengkapan data dukung : Minggu ke I dan Ke 2 bulan Oktober 2021
- Surat MKP ke MenKeu : minggu ke III bulan Oktober
- Penyampaian ke MenKeu dan Koordinasi : minggu ke III dan IV bulan Oktober 2021
- Pembahasan dan penyampaian data dukung perbaikan : minggu IV bulan oktober dan minggu ke I dank e II bulan November 2021
- Konsep Surat persetujuan MenKeu : Minggu Ke II dan III bulan November 2021
- Penetapan persetujuan penggunaan PNBP dengan surat MenKeu : minggu ke IV bulan November dan Minggu ke I bulan Desember
- Satker mengusulkan target dan pagu penggunaan PNBP TA 2023 : Minggu ke II bulan Desember 2021
5. Sebagai catatan progress untuk minggu ke I dan ke II, kelengkapan data di mohon sudah di lengkapi di 2 minggu ini untuk di proses surat usulannya oleh MKP ke MenKeu.

 

 

 

 

Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar   08 Oktober 2021   Dilihat : 123



Artikel Terkait: