Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Kilas Berita  
KKP fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Gedung Mina Bahari III Lt. 11 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

 
   

 

Nomor : SP.237/DJPRL.0/I/2019

 

KKP fasilitasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K)

 

Amanat Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai dengan kewenangan masing-masing.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 14, menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. Hal ini berimplikasi pada kewenangan pengelolaan perairan (0-12 mil) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi disaat pembukaan Rakornas RZWP-3-K di Bogor (30/1).

 

Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K dapat dipandang sebagai modal dasar bagi Pemerintah Provinsi dalam upaya mendorong perkembangan ekonomi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundangan tersebut di atas telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dan menetapkannya menjadi peraturan daerah.

Brahmantya menambahkan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K merupakan instrumen yang sangat penting sebagai dasar ijin lokasi dan ijin pengelolaan untuk investasi kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tanpa instrumen arahan/pengaturan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang jelas, maka konflik pemanfaatan sumberdaya akan terus kita hadapi. Sebagai akibatnya, degradasi kualitas lingkungan, ketidakpastian lokasi investasi, dan konflik antar pemangku kepentingan akan sulit untuk kita atasi.

Sejak tahun 2014, terdapat kesepakatan bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Kelautan dan Perikanan, serta 34 Gubernur Seluruh Indonesia tentang Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam (GNP-SDA) Sektor Kelautan, dengan salah satu agendanya adalah percepatan penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K).

Saat ini, Pemerintah Pusat juga telah menyusun Rencana Tata Ruang Laut (RTRL), RZ Kawasan Antar Wilayah (Laut, Selat dan Teluk), RZ Kawasan Strategis Nasional, dan RZ Kawasan Strategis Nasional Tertentu (Pulau-Pulau Kecil Terluar), Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Pemberian Izin lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta perencanaan dan peraturan perundangan terkait untuk mendukung tindak lanjut dan implementasi RZWP-3-K di daerah.

hingga saat ini terdapat 16 Provinsi yang telah menetapkan perda tentang RZWP-3-K, 4 Provinsi telah di evaluasi KEMENDAGRI dan pembahasan dengan DPRD,  serta 14 Provinsi masih dalam proses penyelesaian Dokumen RZWP-3-KBrahmantya mengharapkan pelaksanaan Rapat Koordinasi ini akan terakselerasi penyelesaian penyusunan RZWP-3-K dan akan terimplementasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan Perda RZWP-3-K. Karena Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K dapat dipandang sebagai modal dasar bagi Pemerintah Provinsi didalam upaya mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pesisir.

KKP dan Mitra  Luncurkan Geoportal RZWP-3-K

Pad rakor ini Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia bersama Proyek USAID SEA meluncurkan aplikasi portal online berbasis web yang terintegrasi dalam sistem manajemen data dan informasi RZWP-3-K bernama “SEANODE Geoportal RZWP-3-K Online”.

 

SEANODE sebagai geoportal online RZWP-3-K akan mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya percepatan implementasi pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan serta mendorong iklim investasi di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. SEANODE juga akan memberikan kemudahan kepada pemangku kebijakan baik di pusat maupun daerah untuk dapat mengetahui informasi peraturan daerah serta peta alokasi ruang laut secara online dan transparan sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan sesuai arah kebijakan dan pembangunan tiap daerah.

 

“Pengembangan geoportal tata ruang laut ini, diharapkan juga mampu meminimalisir berbagai konflik terkait pemanfaatan ruang laut dan kedepannya juga bisa dimanfaatkan untuk mitigasi tanggap bencana. Pemanfaatan geoportal secara optimal akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mempromosikan potensi daerah, sekaligus menjaga upaya konservasi perairan dan perikanan yang berkelanjutan”, demikian pungkas Brahmantya

 

Jakarta,  29 Januari 2019

Sekretaris Direktorat Jenderal

Pengelolaan Ruang Laut

 

 

Ir. Agus Dermawan, M.Si

Narasumber :

1.  Brahmantya Satyamurti Poerwadi, ST

       Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (0818379439)

2.  Suharyanto, M.Sc

Direktur Perencanaan Ruang Laut  (081213144662)

Informasi lebih lanjut :

Bagian Kerjasama, Humas dan Pelayanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

email : humas.prl@kkp.go.id/

Telp/fax : (021) 3513300 ext : 6117

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   31 Januari 2019   Dilihat : 69



Artikel Terkait:
Website Security Test