Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
MITRA BAHARI MOBILISASI KKN PESISIR UNTUK MENDORONG PERCEPATAN PENCAPAIAN VISI POROS MARITIM

Sejak pencanangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia oleh Presiden Jokowi pada bulan Oktober tahun 2014, sampai saat ini percepatan pembangunan dikawasan pesisir dan pulau-pulai kecil belumlah kentara, pemerintah dalam hal ini kementrian kelautan dan perikanan masih berbenah, menata dan mengurai berbagai permasalahan seperti maraknya IUU Fishing (Ilegall, Unreported, Unregulated) dan tumpang tindihnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil. Dibutuhkan arah, fokus dan roadmap yang jelas, terpadu dan berkelanjutan untuk secara perlahan melakukan percepatan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kekayaan laut Indonesia. Upaya untuk mengoptimalkan besarnya potensi sumberdaya laut harus menjadi prioritas dan mendapat dukungan semua pihak. Program-program seperti peningkatan kapasitas nelayan, produksi dan pembangunan industri pengolahan, menciptakan pola perikanan berkelanjutan, meningkatkan akses serta konektisitas antar pulau dengan prioritas pulau-pulau terluar untuk menjamin ketersediaan logistik (air, listrik, bahan pangan dll). Pada sisi yang lain pemerintah harus menginisiasi pola-pola pemamfaatan sumberdaya laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan energi matahari, angin, arus, dan gelombang laut, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan lautan, mengembangkan eko-wisata bahari, mengembangkan industri perkapalan, mengembangkan industri maritim dan farmasi berbasis perikanan, dll.

Dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan pesisir diperlukan adanya keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan dari semua unit kerja di pemerintahan, pihak swasta atau usaha dan masyarakat. Keterpaduan dalam pembangunan hanya dapat diwujudkan bila adanya pola kemitraan dan sinergi antar multi stakeholder. Melalui kemitraan diharapkan tercipta pola komunikasi, koordinasi dan sinergi yang intens antar stakeholder dan mampu berkontribusi secara optimal sesuai kapasitas dan perannya. Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mitra Bahari dimana Mitra Bahari merupakan jejaring pemangku kepentingan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, serta pengembangan rekomendasi kebijakan. Sebagai salah satu pemangku kepentingan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Konsorsium Mitra Bahari memandang perlunya ada aksi mobilisasi dan integrasi program Kuliah Kerja Nyata di kawasan pesisir (KKN Pesisir) dengan program-program pemerintah di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di seluruh wilayah Indonesia. KKN ini sama seperti umumnya KKN yang telah banyak diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi, perbedaan utama terletak pada kawasan dan fokus program yang diarahkan pada sinergitas antar stakeholder untuk mendorong percepatan pencapaian Indonesia menjadi poros maritim. KKN yang diselenggarakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah banyak dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi namun umumnya dilakukan dan dikelola oleh perguruan tinggi tersebut. Seperti halnya Universitas Gajah Mada, mengembangkan KKN diwilayah pesisir semenjak tahun 2013 di 34 propinsi di Indonesia. Untuk DIY fokus KKN Pesisir di Bantul dan DIY dengan program edukasi perubahan mindset ke visi maritim dengan prioritas program pemetaan sosial dan ekonomi desa pesisir, perumusan program dan implementasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi pesisir dan laut. Dan mulai tahun 2015 KMB DIY menginisiasi program KKN Pesisir dengan menyelenggarakan lokakarya daerah bekerjasama dengan Pemda DIY dan seluruh Perguruan Tinggi di DIY. Tahun 2016 ini telah dimulai pelaksanaan KKN Pesisir di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul yang banyak melibatkan perguruan tinggi yang ada di DIY, Untuk tahap awal program KKN Pesisir masih berpola partial antara perguruan tinggi tertentu bekerja sama dengan pemda kabupaten. Kedepan akan dirancang KKN Pesisir terintegrasi dan berkelanjutan yang melibatkan semua perguruan tinggi dan multistakeholder di kawasan pesisir DIY. Inisiasi pengembangan KKN Pesisir juga telah disampaikan pada saat Bimbingan Teknis Mitra Bahari yang diselenggarakan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan di Kupang, agar Mitra Bahari tampil kedepan menjadi leader dalam pengelolaan program KKN Peisisr di region masing-masing. Tidak lama setelah pelaksanaan bimbingan teknis di Kupang, beberapa RC KMB seperti Sumatera Barat, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Papua Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur melakukan konsolidasi dan menyelenggarakan lokakarya daerah untuk mensinergikan pelaksanaan program KKN Pesisir dengan berbagai mitranya di region masing-masing.

Kementrian Kelautan dan Perikanan RI menyambut baik inisiatif Mitra Bahari se Indonesia untuk memobilisasi KKN Pesisir, oleh karena itu pada Lokakarya Nasional Mitra Bahari ke XX tanggal 22 – 23 Nopember 2016 di Hotel Mercure Ancol, dengan tema “Pengembangan KKN Pesisir Nasional Mendukung Program PSPK. Hadir pembicara kunci Prof. Ir.Irfan Priyambada M.Eng., PhD Direktur LPPM UGM yang memaparkan materi dan pengalaman UGM dalam “Mobilisasi dan Strategi Pengembangan KKN Pesisir di Indonesia dan dilanjutkan dengan FGD dengan tema Program KKN Pesisir Mendukung Poros Maritim dan PSKPT dengan fasilisator Ketua Mitra Bahari RC DIY Drs. Djoko Rahardjo, M.Kes. Dari lokakarya ini diharapkan akan tumbuh kesepahaman diantara konsorsium mitra bahari, perguruan tinggi dan kementrian kelautan dan perikanan untuk mengembangkan program KKN Pesisir secara terintegrasi dan berkelanjutan, Sebagai wujud komitmen antar ketua konsorsium mitra bahari seluruh indonesia, maka pada sesi pembacaan rumusan loknas dibacakan deklarasi yang berisi “Kami Konsorsium Mitra Bahari Seluruh Indonesia Mendukung sepenuhnya Program Kementrian Kelautan RI Percepatan Pencapaian Poros Maritim dan Pengembangan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu melalui Pelaksanaan KKN Pesisir. Dari loknas Mitra Bahari ini diharapkan muncu komitmen nyata dan tegas dari para pihak yang memiliki tugas pokok, fungsi terkait dengan pembangunan dikawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta, tersusunnya rencana tindak (action plan) secara rinci dan terpadu, yang selanjutnya menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan bersama KKN Pesisir di seluruh Indonesia.

 

 

Djoko Rahardjo

Ketua Konsorsium Mitra Bahari RC DIY

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   24 November 2016   Dilihat : 1271



Artikel Terkait: