Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Belajar dari Demak, Begini Cara Adaptasi Perubahan Iklim di Wilayah Pesisir

SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor: SP.153/DJPRL.1/XII/2020

  

JAKARTA (3/12) - Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan pesisir mencapai 108.000 km. Selain menyediakan potensi alam yang besar, pesisir menjadi pusat banyak aktifitas masyarakat di Indonesia maka perhatian yang lebih perlu ditujukan pada ketahanan ekosistem dan masyarakat pesisir terutama dalam menghadapi perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut. Kabupaten Demak adalah salah satu daerah yang berhasil beradaptasi terhadap perubahan iklim dalam mencegah erosi dan banjir rob.

   

Dalam seminar internasional ‘Accelerating Adaptation through Building with Nature in Indonesia’ yang diselenggarakan oleh Wetland International secara virtual pada Kamis (19/11), Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry menyampaikan bahwa Indonesia telah melaksanakan aksi nyata dalam menghadapi masalah lingkungan di wilayah pesisir, termasuk dengan melaksanakan pendekatan ’Membangun bersama Alam (Building with Nature).

 

“Kegiatan Building with Nature (BwN) atau membangun bersama alam adalah kolaborasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Kementerian PUPR, Wetland International, EcoShape, Pemerintah Daerah Demak dengan dukungan Konsorsium Indonesia-Belanda untuk menjadi pionir dalam pelaksanaan pendekatan Membangun dengan Alam” ujar Hendra di Jakarta.

 

BwN yang telah berjalan selama 5 tahun ini berhasil meningkatkan ketangguhan pesisir Utara Jawa dengan memperbaiki wilayah pesisir seluas 477 ha dengan memasang struktur semi-permeable berupa barisan pagar dari kayu dengan potongan ranting di dalamnya.

 

“Struktur semi-permeable atau sering juga disebut hybrid engineering ini dapat mengumpulkan sedimen untuk mangrove agar tumbuh secara alami, serta memadukan budidaya di sekitar hutan mangrove dan merevitalisasi lahan tambak,” ujar Hendra.

  

Hendra juga menambahkan hingga kini KKP juga telah menambah skala pemasangan struktur semi-permeable di kabupaten lain di Utara Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi hingga total panjang struktur yang ada menjadi 23.5 km. 

 

"Dari pengalaman kami, membangun dengan alam akan berjalan dengan lancar jika kita bekerja bersama-sama dengan masyarakat lokal, menggunakan pengetahuan masyarakat setempat yang nantinya mereka akan merasakan manfaat dari inisiatif ini," tutupnya.

 

Harapan ke depan, pendekatan BwN dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya Indonesia untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, dan yang lebih penting lagi meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir.

 

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   03 Desember 2020   Dilihat : 278



Artikel Terkait: