Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Izin Lokasi Perairan Sebagai Sumber PNBP

*Didit Eko Prasetiyo1, Uswatun Chasanah2, Muhandis Sidqi1, Budi Muhammad Ruslan1, Gustiawirman3, dan Suraji1

 

1Direktorat Perencanaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, Indonesia
2Universitas Pamulang, Jl. Surya Kencana No.1, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417, Indonesia
3Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat, Indonesia

  

Kegiatan wisata bahari di Pulau Maratua memiliki beberapa permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban izin lokasi perairan, kurangnya infrastruktur pendukung wisata bahari, dan rendahnya nilai penerimaan negara yang diperoleh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi izin lokasi perairan kegiatan wisata bahari di Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) Pulau Maratua terhadap PNBP yang diterima oleh KKP. Penelitian dilakukan di seluruh perairan KSNT Pulau Maratua pada bulan April 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dari 15 (lima belas) pelaku usaha wisata bahari.

 

Data primer dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali informasi mengenai kewajiban izin lokasi perairan, kegiatan wisata bahari dan pembayaran PNBP, sedangkan data sekunder didapatkan dari kepustakaan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dan laporan yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

 

Hasil penelitian didapatkan bahwa kegiatan yang dilakukan KKP untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan melakukan sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut, pengambilan keterangan, dan pembukaan loket pelayanan perizinan belum mampu menggerakkan seluruh pelaku usaha wisata bahari untuk mengajukan izin lokasi perairan. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun hanya 40 % atau sebanyak 6 (enam) pelaku usaha dari total 15 (lima belas) yang telah mengajukan permohonan dan mendapatkan izin lokasi perairan dari Menteri Kelautan dan Perikanan dengan nilai PNBP sebesar Rp238.200.000,00. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi PNBP, perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif, perbaikan inovasi dan kualitas pelayanan perizinan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengelolaan PNBP, menetapkan target dan optimalisasi realisasi PNBP, dan pemberian sanksi.


Kata Kunci: kontribusi; izin lokasi perairan; wisata bahari; Pulau Maratua; PNBP

  

*Korespodensi penulis:
Email: didit.eko41@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/marina.v6i1.8886
BULETIN ILMIAH MARINA SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra
p-ISSN: 2502-0803
e-ISSN: 2541-2930
Nomor Akreditasi: 10/E/KPT/2019

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   01 Agustus 2020   Dilihat : 648



Artikel Terkait: