Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Mitra Bahari Berkomitmen Percepat Pencapaian Poros Maritim Indonesia

Data Badan Pusat Statistik Januari 2015 menunjukkan tingkat kemiskinan terus menurun dari 14,15 persen di tahun 2009, menjadi 10,96 persen pada September 2014 dengan jumlah penduduk miskin masih sebanyak 27,73 juta orang. Dokumen resmi Kabinet Kerja yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, Jokowi-JK menetapkan sasaran nasional hingga 2019, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,8-8 persen, turunnya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi 8-10,5 persen dan 7-8 persen. Kantong kemiskinan mayoritas berada di daerah pedesaan (14-20%) serta tersebar di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), pantai selatan Jawa, dan pantai Barat Sumatera. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPD2T) menunjukkan masih ada 183 kabupaten yang tergolong tertinggal di Indonesia pada tahun 2015, dengan 70% di antaranya berada di KTI. Tingginya tingkat kemiskinan di kawasan pesisir disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana ekonomi, minimnya investasi dan produksi serta ada beberapa daerah yang memiliki letak geografis yang terpencil dan sulit dijangkau.

 

Menuju Poros Maritim Dunia

Berdasarkan konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) tahun 1982, dunia masih memandang Indonesia hanya sebagai Negara Kepulauan bukan sebagai Negara Maritim. Sangatlah tepat bila Presiden Jokowi, sejak bulan Oktober tahun 2014 mencanangkan visi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut tidaklah mudah mengingat masih banyaknya permasalahan dan tantangan yang kita hadapi seperti perubahan iklim global, maraknya IUU Fishing (Ilegall, Unreported, Unregulated), minimnya pelabuhan perikanan dan pelabuhan logistik, dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih tumpang tindih belum adanya keterpaduan. Dibutuhkan arah, fokus dan roadmap yang jelas, terpadu dan berkelanjutan untuk secara perlahan melakukan percepatan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kekayaan laut Indonesia. Upaya untuk mengoptimalkan besarnya potensi sumberdaya laut harus menjadi prioritas dan mendapat dukungan semua pihak. Program-program seperti peningkatan kapasitas nelayan, produksi dan pembangunan industri pengolahan, menciptakan pola perikanan berkelanjutan, meningkatkan akses serta konektifitas antar pulau dengan prioritas pulau-pulau terluar untuk menjamin ketersediaan logistik (air, listrik, bahan pangan dan lain-lain). Sisi yang lain pemerintah harus mengisnisiasi pola-pola pemamfaatan sumberdaya laut yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan swasta dalam pengembangan energi terbarukan dengan memanfaatkan energi matahari, angin, arus, dan gelombang laut, menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan lautan, mengembangkan ekowisata bahari, mengembangkan industri perkapalan, mengembangkan industri maritim dan farmasi berbasis perikanan. Hanya dengan program dan arah yang jelas serta dukungan kemitraan yang kuat maka percepatan pembangunan di kawasan pesisir dan pulau-pulai kecil dapat terus dilakukan.

 

Potensi Mitra Bahari dan KKN Pesisir

Terdapat empat pilar utama yang berperan dalam pembangunan wilayah pesisir Indonesia, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, sektor bisnis/industri dan masyarakat. Sinergisme antar keempat pilar tersebut merupakan kunci sukses dalam menjalankan program-program pembangunan di kawasan pesisir. Sinergi hanya bisa dihasilkan bila ada kemitraan antar ke empat pilar tersebut. Adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mitra Bahari dimana Mitra Bahari merupakan jejaring pemangku kepentingan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan serta pengembangan rekomendasi kebijakan. Konsorsium Mitra Bahari pertama dibentuk tahun 2003 dan sampai saat ini telah terbentuk di 34 provinsi di Indonesia. Misi utama Mitra Bahari adalah 1). Mengembangkan kemitraan yang kuat antara pelaku pembangunan kelautan dan perikanan untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dalam rangka peningkatan kesejahtraan masyarakat dan kualitas lingkungan, 2). Meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan di bidang pengelolan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 3). Menyelenggarakan program penjangkauan/penyuluhan, pendidikan/pelatihan, penelitian terapan dan analisis kebijakan di sektor kelautan dan perikanan. Mitra Bahari sebagai organisasi kemitraan mayoritas beranggotakan sekitar 179 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang mempunyai keberpihakan dan konsentrasi dengan pengembangan kawasan perikanan, pesisir dan kelautan. Mitra utama dalam konsorsium mitra bahari adalah perguruan tinggi sebagai pusat iptek, ahli berbagai bidang harus diberi peran dan tanggungjawab dalam percepatan pembangunan di kawasan pesisir. Peran perguruan tinggi (terutama aspek kegiatan pengabdian kepada masyarakat) harus diarahkan untuk mampu bersama masyarakat mencari solusi atas permasalahan dan tuntutan masyarakat. Progam Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu kegiatan unsur sivitas akademika harus diarahkan untuk menunjang peran perguruan tinggi tersebut secara optimal. Salah satu bentuk kontribusi dan langkah strategis Mitra Bahari dan perguruan tinggi dalam berlomba mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan minimnya sarana, prasarana dan aktivitas ekonomi dikawasan pesisir yaitu dengan mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan riset, pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan program KKN Pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan. Di Indonesia tercatat lebih dari 2.784 perguruan tinggi yang tersebar di setiap Provinsi, bila 50% dari perguruan tinggi tersebut mengembangkan program KKN Pesisir, niscaya percepatan pengembangan pesisir dapat dipacu lebih cepat. Melalui implementasi program KKN Pesisir, ketimpangan kawasan pesisir dapat diperkecil. Namun hal penting yang tidak boleh dilupakan bahwa dalam pengembangan kawasan pesisir tetap harus mengintegrasikan dengan pengembangan perkotaan dan mendorong keterkaitan ekonomi antara desa-kota, pusat-pinggiran, Kawasan Timur dan Kawasan Barat. Dengan fokus pembangunan dari pinggiran yaitu kawasan pesisir Indonesia, secara perlahan dan pasti ketimpangan dan kemiskinan dapat kita persempit, begitu pula kesejahteraan masyarakat pesisir dan Indonesia umumnya dapat terus kita tingkatkan.

 

Urgensi Kemitraan

Kemitraan menjadi salah satu sumber kekuatan dan keunggulan KKN Pesisir yang dikoordinasikan oleh Mitra Bahari dan perguruan tinggi. Hanya dengan kemitraan, percepatan pembangunan kawasan pesisir melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat dijalankan, dengan cakupan wilayah makin luas dengan kedalaman penanganan yang makin intensif. Dengan kemitraan pula dapat dicapai sinergi dengan program yang memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan kemitraan ini pula kesinambungan dan ketuntasan suatu program KKN Pesisir dapat diwujud nyatakan. Kemitraan dapat dibangun dalam tingkat nasional dengan melibatkan berbagai kementrian seperti Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menko Kemaritiman. Pada tingkat propinsi berbagai dinas-dinas terkait dapat dimobilisasi untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai program dengan implementasi KKN Pesisir, sehingga capaian program dan dampak terhadap masyarakat dapat semakin nyata. Kemitraan juga dapat dibangun dengan berbagai perusahaan swasta baik nasional maupun internasional melalui sinergi dalam implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR). Pihak swasta dalam hal ini perusahaan, mempunyai tanggungjawab sosial melalui program CSR untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Setiap aktivitas usaha tidak dapat terlepas dari masyarakat baik pada lingkup kecil di sekitar lokasi usaha dan lingkup lebih luas masyarakat Indonesia. Sehingga dalam pengembangan usaha tidak hanya sekedar memenuhi aspek ekonomis (profit), legal, etis namun juga mempunyai tanggungjawab sosial untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan dan permasalahan lingkungan lainnya. Untuk menghindari bias-bias pelaksanaan CSR dari sekadar hanya menjalankan kewajiban sehingga tidak tepat sasaran, tepat guna dan tidak berkelanjutan, maka perlu mengintegrasikan program CSR kedalam upaya pencapaian target pembangunan di kawasan pesisir.

 

Roza Yusfiandayani dan Djoko Rahardjo

Penggiat Konsorsium Mitra Bahari Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   24 November 2016   Dilihat : 1611



Artikel Terkait: