Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Tata Cara Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditujukan untuk meningkatkan manfaat sumberdaya pesisir atau laut dengan modifikasi wujud bentang alam, maka pelaksanaan reklamasi berkaitan dengan dampak ekosistem dan dampak ekonomi. Kedua dampak itu berpengaruh kepada kehidupan masyarakat pesisir agar dapat membaik atau memburuk. Lalu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan dampak positif dan mengurangi dampak negatif reklamasi? Perencanaan reklamasi adalah jawabannya.

 

Perencanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk menjawab:

  1. Apakah reklamasi aman untuk dilaksanakan?
  2. Apakah rencana reklamasi dapat dilakukan menurut aturan?
  3. Apakah rencana reklamasi memiliki dampak negatif bagi sumberdaya yang digunakan pihak lain?
  4. Apakah rencana reklamasi memberikan manfaat yang lebih besar

 

Perencanaan reklamasi meliputi penentuan lokasi reklamasi yang meliputi lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi, penyusunan rencana induk, penyusunan studi kelayakan, dan penyusunan rencana detail.

 

Untuk menentukan lokasi reklamasi maka pastikan sesuai dengan rencana tata ruang dan mempertimbangkan aspek teknis, lingkungan hidup dan sosial ekonomi. Aspek teknis yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi reklamasi mencakup kondisi hidro oseanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geomorfologi dan geoteknik. Aspek lingkungan hidup yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi reklamasi adalah komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak reklamasi. Aspek sosial ekonomi dipertimbangkan dalam menentukan lokasi reklamasi untuk memastikan komponen sosial ekonomi yang terdampak reklamasi.

 

Setelah dilakukan penentuan lokasi, maka disusunlah rencana induk reklamasi yang memuat paling sedikit rencana peruntukan lahan reklamasi, kebutuhan fasilitas, tahapan pembangunan, dan rencana pengembangan jangka waktu pelaksanaan. Rencana induk tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen studi kelayakan teknis, ekonomi financial, dan lingkungan hidup serta dokumen rencana detil reklamasi yang menggambarkan teknik reklamasi.

 

Secara umum reklamasi dapat dilakukan dengan metode pengurugan atau pengeringan. Reklamasi dengan metode pengurugan dimulai dengan pembangunan tanggul, pemasangan silt screen, penebaran material, perataan lahan dan pematangan lahan dan penimbunan tanah lapisan akhir. Pembangunan tanggul berfungsi sebagai batas luar lahan reklamasi dan mengendalikan kekeruhan. Bahan tanggul dapat berasal dari material tanah, batu dan lapisan luar. Silt screen berfungsi untuk mengendalikan kekeruhan perairan di sekitar lokasi reklamasi yang terjadi akibat suspensi sediman dan padatan selama pengerukan atau pengisian material. Penebaran material dapat dilakukan dengan metode hidraulik fill atau menggunakan pipa untuk mengurangi pencemaran akibat tumpahan material. Perataan, pematangan lahan dan penimbunan tanah lapisan terakhir dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penurunan tanah, liquifaksi dan lahan longsor.

 

Reklamasi dengan metode pengeringan dilakukan dengan membangun tanggul kedap air terlebih dulu, kemudian membangun jaringan drainase, memompa air keluar dari lahan reklamasi, dan memperbaiki kestabilan tanah dasar.

 

Pemberi izin wajib melakukan monitoring dan evaluasi selama pelaksanaan reklamasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian perencanaan reklamasi dengan realisasi pelaksanaan reklamasi, sehingga dampak negatif dapat dihindari.

 

Aspek penting yang perlu dilakukan monitoring diantaranya adalah kesesuaian titik koordinat pelaksanaan reklamasi dengan yang tercantum dalam izin, keberadaan alat pemantau tanah, dan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan dokumen pemantauan lingkungan hidup. Ketentuan penyusunan proposal, rencana induk dan studi kelayakan dan rancangan detil reklamasi dapat dilihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.  Sebagai antisipasi terhadap permasalahan sosial, relokasi dan kompensasi kegiatan reklamasi harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dengan perencanaan yang baik reklamasi memberi manfaat yang positif. Untuk itu setiap kegiatan reklamasi harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Direktorat Jaskel)

 

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   01 Juli 2020   Dilihat : 3702



Artikel Terkait: