Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adat dan budaya yang ada di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari terbentuknya negara Indonesia itu sendiri. Bersatunya kesatuan-kesatuan masyarakat adat bahu membahu mengusir penjajahan di negara tercinta ini. Masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan beragam kearifan lokal dalam mengelola kekayaan negeri nan indah ini. Kelembagaan adat memiliki aturan-aturan kearifan lokal yang mereka berlakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mewariskan keberlanjutan sumber daya alam kepada anak cucunya kelak.

 

Saat ini banyak komunitas masyarakat adat yang mulai tergerus keberadaannya, jumlah mereka makin berkurang karena sudah banyak yang merantau ataupun berbaur dengan masyarakat pendatang, hukum-hukum adat dirasa sudah tidak pas untuk dilaksanakan di masa sekarang karena sudah adanya hukum negara. Jika hal ini tidak mendapat perhatian dari negara kita berangsur-angsur akan mulai kehilangan aset budaya dan akar sejarah kita sendiri. Pengakuan dan perlindungan negara terhadap keberadaan dan hak-hak tradisional komunitas-komunitas adat ini perlu ditegakkan, dan harus dilakukan juga dengan dukungan semua pihak untuk mempercepat prosesnya.

 

Pengakuan terhadap keberadaan MHA di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat sehubungan dengan perubahan pasal 18B ayat 2 pada Amandemen UUD 1945 kedua yang disahkan pada Agustus 2000. Dalam UUD dinyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Seiring dengan pelaksanaannya, pemerintah menyusun berbagai perundangan dan peraturan demi terwujudnya pengakuan dan perlindungan MHA. Bagaimanakah perkembangan peran pemerintah bagi MHA Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil khususnya sejak tahun 2000 hingga saat ini?

 

Upaya-upaya Menegakkan dan menjaga Aset Budaya Bangsa

 

Keberadaan MHA pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya telah diakui sejak tahun 2004 yang mana tertuang dalam Pasal 6 UU 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu, Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Hal ini menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya berupa lautan, memiliki karakteristik masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya kelautan dan perikanan. Ketergantungan tersebut teradaptasi dalam pola-pola pengelolaan sumber daya yang khas yang umumnya dikenal sebagai kearifan lokal dan tidak dapat diabaikan dalam penyusunan peraturan dan pengelolaan sumber daya alam. 

 

Pada Juli 2007, sehubungan dengan disahkannya UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, MHA awalnya dikenal dengan Masyarakat Adat. Pada Pasal 1 angka 33 dijelaskan bahwa Masyarakat Adat merupakan bagian dari Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam UU tersebut dijelaskan definisi, hak  pemanfaatan perairan dalam bentuk Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3), serta hak dalam melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam sesuai hukum adat. Pengakuan ini dilakukan sebagai upaya pelestarian eksistensi MHA dan hak tradisionalnya seiring dengan perkembangan zaman. Pelibatan MHA sebagai aset budaya dan pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terus dikembangkan dengan disahkannya perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 menjadi UU No. 1 Tahun 2014 pada Januari 2014. MHA yang telah ditetapkan (diakui secara legal) diberi kewenangan penuh atas wilayah kelola adatnya dan berhak mengusulkan wilayah kelola lautnya dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K). Lalu muncul pertanyaan, siapakah yang berhak menetapkan MHA?

 

Tabel Perubahan Definisi, Pemanfaatan Perairan, dan Hak MHA.

Dasar Hukum

UU No. 27 Tahun 2007

UU No. 1 Tahun 2014

Definisi

Pasal 1

Masyarakat Adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum

Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan Perairan Pesisir

Pasal 16-22

Pemanfaatan perairan pesisir bagi MHA diberikan dalam bentuk Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP- 3) dalam luasan dan waktu tertentu (masa berlaku 20 tahun dan perlu diperpanjang). Pemberian HP-3 wajib memenuhi persyaratan teknis, administratif, dan operasional

Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi, terkecuali untuk MHA. Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah MHA oleh MHA menjadi kewenangan MHA setempat dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berlaku bagi MHA yang telah ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak

Pasal 60

MHA berhak memperoleh informasi, akses, kompensasi, manfaat pengelolaan, serta melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

MHA berhak memperoleh informasi, akses, kompensasi, manfaat pengelolaan, melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta mengusulkan wilayah kelola MHA ke dalam RZWP-3-K.

 

 

 

Mewujudkan Janji Negara untuk MHA

 

Pada Agustus 2014 terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan MHA oleh Kementerian Dalam Negeri telah membuka jalur yang jelas dalam mewujudkan janji negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan MHA. Terdiri dari 12 pasal, peraturan ini menjelaskan bahwa Gubernur dan Bupati/Wali Kota, sesuai kewenangannya dan dengan membentuk Panitia MHA Kabupaten/Kota, melakukan pengakuan dan perlindungan MHA. Pedoman tersebut berlaku bagi seluruh MHA di Indonesia, baik yang memiliki wilayah kelola di hutan, maupun yang di pesisir dan laut. Tahap pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui:

  1. Identifikasi MHA oleh Bupati/Wali Kota melalui Camat untuk mendata; (1) sejarah MHA, (2) wilayah adat, (3) hukum adat, (4) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan (5) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
  2. Verifikasi dan Validasi MHA oleh Panitia MHA Kabupaten/Kota sebagai dasar rekomendasi penetapan MHA yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kota
  3. Penetapan MHA oleh Bupati/Wali Kota dalam dengan Keputusan Kepala Daerah, yang kemudian dilaporkan kepada Gubernur.

 

 

 

Di tahun 2018, menindaklanjuti peraturan tersebut dan dalam rangka mempertegas pemberian hak-hak tradisional dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola MHA dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Wilayah kelola adalah ruang perairan yang sumber daya lautnya dimanfaatkan oleh MHA dan menjadi wilayah pertuanan MHA. Peraturan ini disusun sebagai acuan dalam penetapan wilayah kelola MHA ke dalam RZWP-3-K, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi (RZ) Antar Wilayah. Selain menjelaskan tata cara pengusulan wilayah kelola, ditegaskan pula bahwa tahap identifikasi harus disertai dengan pemetaan wilayah kelola. Jika Bupati/Wali Kota belum melaksanakan identifikasi dan pemetaan, serta belum menetapkan MHA pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kewenangannya, KKP dapat memfasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penetapan Wilayah Kelola MHA.  Terhitung sejak tahun 2016, KKP telah melakukan fasilitasi pengakuan dan perlindungan MHA terhadap 27 MHA yang tertuang dalam 15 Peraturan Bupati/Wali Kota (akan dibahas dalam artikel selanjutnya). Saat ini pun KKP melalui Direktorat Pendaygunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen PRL terus melakukan koordinasi dan upaya-upaya dalam percepatan pengakuan dan perlindungan MHA yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Memberdayakan Komunitas MHA Indonesia

 

Pada periode 2016-2019, program pembangunan pemerintahan Jokowi-JK dalam Nawacita yang ke-3 yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, menggambarkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus pada aspek sosio-kultural termasuk didalamnya adalah MHA. Hal ini akan terus dikembangkan pada periode 2020-2024, pemerintahan Jokowi-Maaruf dalam Nawacita II misi ke-5 yaitu Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa. Dalam narasi Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024agenda pembangunan ke-4 yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki program prioritas dalam meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Arah kebijakan untuk melakukan revitalisasi dan aktualisasi budaya, kearifan lokal, serta perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya tentunya mendukung terwujudnya pengakuan dan perlindungan MHA yang lebih progresif di masa mendatang.

 

MHA juga merupakan bagian dari penduduk dan warga Indonesia, mereka juga berhak mendapatkan fasilitas, pelayanan dan uluran tangan dari pemerintah sama seperti rakyat Indonesia lainnya, baik bersifat material maupun non material, mereka juga harus didorong dan ditingkatkan kehidupan sosial maupun ekonominya. Masih banyak tugas yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan MHA di Indonesia, termasuk masih kurangnya infrastruktur dan sarana prasana di lokasi MHA yang umumnya sulit dijangkau. Kesuksesan pembangunan yang dilakukan pemerintah juga tidak lepas dari adanya dukungan semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah setempat, masyarakat luas juga termasuk MHA itu sendiri.

 

 

Penyusun : AS, TD (Direktorat P4K)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   01 Juni 2020   Dilihat : 2955



Artikel Terkait: