Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
KKP DORONG PENERAPAN OECM UNTUK PERKUAT KONSERVASI

SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

 

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dit. KKHL) terus mendorong diterapkannya Other Effective area-based Conservation Measures (OECM) di Indonesia. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Andi Rusandi menegaskan pendekatan OECM sangat relevan dan penting bagi upaya konservasi sumberdaya ikan dan lingkungannya di Indonesia dengan kondisi geografi, keragaman dan luasan habitat perairan, serta konteks sosial ekonomi.

 

“OECM dalam konteks Indonesia dapat diterapkan secara lebih fleksibel dalam hal definisi dan kriterianya. Walau implikasinya tidak semua OECM Indonesia nantinya dapat didepositkan di PBB,” Jelas Andi dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) yang dilaksanakan secara telekonferensi, pada Selasa (14/4).

 

Andi menambahkan perlunya pengaturan yang spesifik untuk penerapan OECM di Indonesia. Pengaturan lebih lanjut dari OECM tersebut khususnya dalam rangka perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya. Pengaturan OECM akan memperkuat pengakuan dan dukungan pemerintah untuk inisiatif dan upaya konservasi oleh masyarakat dan swasta. Selain itu, pengaturan OECM akan meningkatkan partisipasi dan kontribusi upaya konservasi dari semua stakeholder di luar pemerintah.

 

Senada dengan Andi, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Agus Dermawan menyampaikan bahwa teori dan konsep OECM secara global sudah tersedia, namun perlu ada pengaturan lebih lanjut agar pendekatan OECM penerapannya di Indonesia dapat efektif dalam mendukung tujuan pelestarian sumberdaya ikan dan keanekaragaman hayati. Pengaturan lebih lanjut termasuk di antaranya adalah dukungan aspek regulasi yang jelas, aspek pengelolaan dan kelembagaan, serta penyusunan kriteria tujuan dan kegiatan yang termasuk dalam pendekatan OECM, tambah Agus.

 

Pengaturan lebih dalam terhadap penerapan OECM di Indonesia diperlukan juga untuk memperkuat capaian Aichi Target 11 yang menyebutkan bahwa luasan kawasan konservasi mencakup kawasan lindung formal (dikelola oleh negara) dan kawasan OECM.

 

Pada Convention of Parties (CoP) Convention Biological Diversity (CBD) ke 14 tahun 2018, negara anggota CBD didorong untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang layak sebagai OECM di wilayah yurisdiksi masing-masing dan menyampaikannya kepada World Environment Monitoring Center Programme PBB untuk dimasukkan dalam Database Dunia tentang Kawasan Lindung.

 

FGD OECM yang dilaksanakan secara telekonferensi dihadiri 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan Dit. KKHL, UPT Ditjen PRL, perwakilan Sekretariat Ditjen PRL, serta mitra konservasi. FGD tersebut menggarisbawahi bahwa OECM bukan satu definisi kawasan baru tapi lebih pada kelompok kegiatan yg berkontribusi pada keanekaragaman hayati laut dan SDI.  Untuk itu, KKP bertanggung jawab untuk memastikan kelompok kegiatan lingkup perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan wisata bahari yang berkontribusi pada kehati laut dan SDI tercatat, terekognisi, terlindungi, dan terfasilitasi penguatannya. 

 

Jakarta, 15 April 2020

Agus Dermawan
Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

 

 

Narasumber:
1. Agus Dermawan, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (Hp. 0 815-8700-095)

  1. Andi Rusandi, Direktur Keanekaragaman Hayati Laut (HP. 081111772337)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   15 April 2020   Dilihat : 470



Artikel Terkait: