Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
PEMANFAATAN IKAN HIAS DI KAWASAN KONSERVASI, SEBUAH FAKTA HUKUM

Beberapa waktu lalu sempat viral di media social tentang pengambilan ikan hias di salah satu Kawasan Konservasi Daerah yang ada di wilayah kerja LPSPL Sorong. Memang sebuah hal yang disayangkan sampai hal ini bisa terjadi. Berdasar penelusuran yang dilakukan oleh LPSPL Sorong informasi ini berawal dari semua posting yang diunggah oleh salah seorang dive operator di laman facebook pribadinya. Informasi ini ia unggah pada tanggal 23 Maret 2020. Dalam unggahannya tersebut ia menyampaikan bahwa telah terjadi pengambilan clown fish dan blue tank dari alam di area sekitar perairan Kepulauan Ayau yang notabene merupakan bagian dari Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat.

 

Gambar 1. Clown Fish

 

Apabila hanya ditilik dari sisi biota laut yang diambil/dimanfaatkan, clown fish (Amphiprion sp.) dan blue tank (Paracanthurus sp.) serta beberapa jenis anemon laut secara normative memang dapat dimanfaatkan secara legal dan sah selama mengikuti peraturan perundnagan yang berlaku. Aturan yang mengatur tentang pemanfaatan ikan termasuk didalamnya ikan hias ini ini tertuang dalam Pasal 26 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 11 Permen KP No. Per.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Pada intinya kedua aturan tersebut mensyaratkan kepemilikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dalam setiap orang yang melakukan usaha perikanan pada bidang penangkapanm pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan.

 

Sementara itu dari sisi lokasi pengambilan biota yang masuk dalam Kawasan Konservasi Perairan, pemanfaatannya diatur dalam Pasal 4 Permen KP No. 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Peraiaran yang menerangkan bahwa pemanfaatan penangkapan ikan masih dapat dilakukan dengan berdasar pada dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Perairan yang dimaksud.

 

Selanjutnya pada Pasal 5 pada permen KP tersebut dijabarkan kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan harus memenuhi criteria dan ketentuan sebagai berikut :

 

1. Dilakukan di Zona Perikanan Berkelanjutan,

2. Dilakukan menggunakan kapal penangkap ikan dengan ukuran maksimal 10 GT (Gross Ton),

3. Wajib memperhatikan :

- Daya dukung dan kondisi sumberdaya ikan,

- Metode penangkapan ikan,

- Jenis alat penangkapan ikan,

4. Daya dukung dan kondisi lingkungan sumberdaya ikan untuk menentukan potensi sumberdaya ikan,

5. Pemanfaatan sumberdaya ikan paling banyak 50%,

6. Metode penangkapan ikan dilakukan dengan cara ramah lingkungan dengan ketentuan :

7. Tidak membayakan pengguna dan orang sekitarnya,

- Tidak menimbulkan bahaya kesehatan manusia,

- Tidak membahayakan kelestarian sumbedaya ikan dan lingkungan

- Tidak menimbulkan konflik social

 

Apabila dilihat dari sisi Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, area perairan kepulauan Ayau-Asia dan laut sekitarnya secara geografis terbagi dalam 3 area utama yaitu Ayau Kecil, Ayau Besar, dan Kepulauan Asia dengan koordinat 0˚19’51,71” - 10˚06’08,03” LU dan 130˚53’34,80” - 131˚17’45,60” BT dengan luas 99.339 Ha. Dari luasan ini 85.061 Ha merupakan zona perikanan berkelanjutan yang terbagi menjadi dua subzona, yaitu subzona akuakultur dan perikanan berkelanjutan dengan luasan 28.965 Ha dan subzona sasi dan pemanfaatan tradisional seluas 56.096 Ha. Hal ini sesuai dengan SK Gubernur Papua Barat No. 532/124/7/2019 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat tahun 2019-2038. [GAr-FNH/LPSPLSORONG]

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   13 April 2020   Dilihat : 1033



Artikel Terkait: