Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
KKP Atasi Masalah Garam Rakyat Di Sektor Hulu Melalui Pugar

Nomor : SP.    116/DJPRL.0/I/2020

SIARAN PERS

 

Tingginya permintaan garam industri yang digunakan untuk bahan baku di industri manufaktur kembali membuat Indonesia mengimpor garam, yang pada tahun 2020 ini dikuotakan sebanyak 2.9 juta ton. Hal ini menjadi tantangan untuk Indonesia untuk terus memperbaiki kualitas produksi garam rakyat agar dapat menutupi kebutuhan garam industri dalam negeri hingga bersaing di pasar yang lebih luas.

 

“Antara yang diimpor kemudian yang kita sediakan dari tambak rakyat ada perbedaan kualitas, hanya kita kandungan NaCl mampu di 91%, tidak mampu di spek industri. Yang ada dari tambak rakyat banyak terserap di industri rumah tangga, pengasinan ikan, penyamakan kulit, sekitar 1,1-1,2 juta ton kebutuhannya” jelas Plt Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Aryo Hanggono menjelaskan dalam wawancara di Jakarta, Kamis (16/01).

 

Aryo mengungkapkan, upaya untuk mencapai kesejahtraan petambak garam terus dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan kepada petambak, nelayan dan petambak garam.  Melalui program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PuGAR) yang sudah berjalan sejak tahun 2016, KKP mendukung petambak garam baik dalam kompetensi SDM, pembangunan infrastruktur, hingga usaha untuk menstabilkan harga garam rakyat. Saat ini sudah dibangun 24 Gudang Garam Nasional dan integrase lahan garam seluas 2.971 hektar di 24 kabupaten dan kota penghasil garam, Aryo dalam keterangan pers mengenai kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam program PUGAR.

 

Dalam hal ini, Aryo juga menyatakan harapannya untuk garam rakyat, “Program Pugar berhasil meningkatkan garam menjadi bersih dan naik (kandungan NaCl) menjadi 91%, tapi masih kurang sampai ke sana, effort yang harus dilakukan adalah membangun washing plan. Kalau garam kita yang kualitas 2 kita cuci, bisa sampai 99%”. Target KKP saat ini adalah meningkatkan kualitas garam rakyat untuk menjadi garam industri yang dapat disalurkan ke indsutri pangan. Saat ini impor garam untuk industri pangan membutuhkan 600ribu ton.

 

Di tahun 2020, strategi pemerintah dalam pengembangan usaha garam yaitu Pembangunan Kawasan Ekonomi Haram yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Serta, untuk ikut andil dalam kestabilan harga garam, KKP telah mengajukan usulan Harga Pokok Pembelian (HPP) garam sebagai data dukung pengusulan revisi Perpres 71/2015 agar komoditas garam dimasukkan sebagai bahan pokok/barang penting.

 

 

 

Jakarta,  17 Januari 2020

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Ir. Agus Dermawan, M.Si

 

 

Narasumber :

1.    Dr. Aryo Hanggono, DEA

Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (081118401124)

I                Informasi lebih lanjut :

Bagian Kerjasama, Humas dan Pelayanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

email :      humas.prl@kkp.go.id/  (021) 3513300 ext : 6117

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   17 Januari 2020   Dilihat : 254



Artikel Terkait: