Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional: Kerangka Acuan, Progress dan Pembelajaran

Oleh: Suraji

 

Undang Undang No. 32 Tahun 2014 pasal 43 ayat (4), menyatakan bahwa Perencanaan zonasi kawasan  Laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan  rencana zonasi kawasan strategis nasional,  rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah. Rencana  zonasi kawasan strategis nasional (KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Penyusunan RZ KSN juga merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyebutkan bahwa salah satu misi Kebijakan Kelautan Indonesia adalah terlaksananya tata kelola kelautan yang baik dan terselesaikannya aturan tentang tata ruang laut. Untuk mewujudkan misi tersebut diperlukan adanya pengelolaan ruang laut yang terencana.

Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Sedangkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) merupakan rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional. Sedangkan Kawasan Strategis Nasional Tertentu merupakan suatu kawasan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang memiliki nilai– nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

 

Proses Penyusunan Rencana zonasi KSN/KSNT melibatkan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Keterlibatan berbagai kementerian/lembaga dalam perencanaan dan pengendalian ruang laut merupakan bentuk nyata dari upaya untuk mewujudkan agenda pembangunan nasional yang akan memberikan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan kedaulatan wilayah. Untuk memastikan perencanaan program berjalan dengan baik dan efektif, sinergi kewenangan, tugas dan fungsi antar kementerian/lembaga, maka perlu dilakukan diskusi yang mendalam untuk mendapat suplai data dan informasi sebagai bahan penyusunan rencana program perencanaan ruang KSN/KSNT yang terintegrasi dan komprehensif.

Progres RZ KSN

Adapun dokumen perencanaan RZ KSN disusun sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 sebanyak 13 lokasi KSN, Progress sampai akhir tahun 2018, sebagai berikut:

  • Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyampaikan 3 (tiga) Raperpres RZ KSN ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk kepentingan proses harmonisasi, pemantapan, dan pembulatan konsepsi yaitu:
    • Raperpres RZ KSN Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur Termasuk Kepulauan Seribu (Jabodetabekpunjur) dan Raperpres RZ KSN Kawasan Perkotaan Batam, Bintan, Karimun (BBK), pada bulan Agustus 2018; dan
    • Raperpres RZ KSN Kawasan Perkotaan Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila/GKS), pada Bulan November 2018.
  • 3 (tiga) Raperpres RZ KSN yang telah dilakukan pembahasan Panitia Antar Kementerian (PAK) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu RZ KSN Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), Raperpres RZ KSN Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo (Mebidangro), dan RZ KSN Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur).
  • 2 (dua) Raperpres RZ KSN yang sedang dalam tahap penyusunan PAK yaitu RZ KSN Kawasan Bima dan RZ KSN Kawasan Taman Nasional Komodo. 

(Suraji/Direktorat PRL)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   03 Maret 2020   Dilihat : 2481



Artikel Terkait: