Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Merubah Perspektif Kebijakan Reklamasi Melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Oleh: Rommy Mardianto

 

Pesisir merupakan wilayah yang memiliki keunggulan dengan potensi sumberdaya kelautan-perikanan, daerah landai yang ideal untuk berbagai aktivitas manusia, terdapatnya laut sebagai media yang memudahkan transportasi khususnya untuk industri dan perdagangan. Keunggulan-keunggulan tersebut menyebabkan kawasan pesisir diminati menjadi kawasan permukiman, industri, pelabuhan, pariwisata, bahkan banyak daerah yang tertarik merevitalisasi wilayah pesisirnya sebagai water front city. Kondisi lahan pesisir yang cenderung tetap, dan terdapatnya areal yang belum dimanfaatkan secara optimal menyebabkan ketertarikan banyak pihak yang untuk menginisiasi kegiatan reklamasi. Kenyataan di lapangan menunjukkan reklamasi yang dilakukan selama ini terkadang memberi dampak yang kurang baik bagi lingkungan dan masyarakat pesisir, seperti tidak dipatuhinya rencana tata ruang pesisir suatu daerah, berkurangnya hak masyarakat untuk memperoleh akses ke pantai, penggusuran, dan kehilangan mata pencarian khususnya bagi nelayan.

 

Pemerintah senantiasa berupaya melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak negatif reklamasi, dengan menerbitkan perangkat peraturan yang mengatur persyaratan, prosedur, dan mekanisme reklamasi yang baik dan benar. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PERPRES 122 Tahun 2012) diterbitkan untuk mengatur perencanaan dan pelaksanaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilaksanakan oleh semua sektor.  Sektor mana pun yang melaksanakan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan bukan di wilayah Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan; wilayah hutan dan wilayah pertambangan, wajib tunduk pada PERPRES 122 Tahun 2012. PERPRES 122 Tahun 2012 bertujuan melindungi keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir serta berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil. PERPRES 122 Tahun 2012 juga mengatur bahwa lokasi reklamasi harus sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

 

Pada prinsipnya perizinan reklamasi dibagi menjadi izin lokasi perairan untuk reklamasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Khusus penerbitan izin lokasi perairan untuk reklamasi mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

 

Sebagai penjabaran PERPRES 122 Tahun 2012, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur lebih detail tentang persyaratan, kewenangan, mekanisme perizinan, dan mekanisme keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam kegiatan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk memperjelas isi masing-masing dokumen yang disyaratkan dari sudut pandang disiplin ilmu yang terkait, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 04A/KEP-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Penyusunan Proposal Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan, dan Rancangan Detail Reklamasi yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemrakarsa reklamasi dalam menyusun dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam peraturan-peraturan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagai panduan dalam melakukan relokasi masyarakat yang terkena dampak serta besaran kompensasi yang harus diberikan berdasarkan kerugian yang dialami masyarakat agar masyarakat pesisir tidak dirugikan, maka telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 37/KEP-DJKP3K/2014 tentang Pedoman Umum Relokasi dan Kompensasi Kegiatan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

 

Dengan perangkat peraturan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah terbit diharapkan dapat menjadi bahan panduan dalam proses perizinan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat mengurangi resiko dampak reklamasi bagi lingkungan dan masyarakat pesisir. Komplain masyrakat pesisir yang selama ini seringkali mencuat ke permukaan melalui media dan lembaga swadaya masyarakat akibat aktifitas reklamasi, secara bertahap dapat diatasi tanpa menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Implementasi peraturan-peraturan reklamasi tersebut tentunya bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah pusat, namun juga menjadi tugas pemerintah daerah, satuan kerja di daerah, dan masyarakat pesisir. Dukungan dari seluruh stakeholder sangat diperlukan untuk keberlangsungan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, khususnya melalui kegiatan reklamasi yang ramah lingkungan dan peduli terhadap masyarakat pesisir. (Rommy Martdianto/Direktorat Jaskel)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   26 Februari 2020   Dilihat : 912



Artikel Terkait: