Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Perdagangan vs Perlindungan Hiu dan Pari

Bukan lautan tapi kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Lirik lagu ini sudah tidak asing lagi ditelinga kita , lagu inilah yang menggambarkan betapa kayanya periaran Indonesia dan benar adanya bahwa 70% wilayah nusantara adalah lautan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Kementerian Kelautan dan perikanan, dengan harapan serta mimpi besar bangsa ini KKP mampu mengelola lautan beserta yang terkandung didalamnya seperti yang tertuang dalam Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU tersebut disampaikan bahwa ikan adalah mahluk hidup yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya ada di air, dan jika membahas tentang komoditas perikanan ekonomis, ikan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat dan sumber devisa negara yang menduduki pasar ekspor serta menjadi primadona bagi nelayan dan pengusaha adalah ikan hiu dan pari.

 

Indonesia merupakan Negara pengekspor produk hiu dan pari terbesar bagi kebutuhan dunia, hal inilah yang mendorong eksploitasi dan penangkapan secara besar-besaran diperairan Indonesia. Sejalan dengan kejadian tersebut Kementerian Kelauatan dan Perikanan melakukan berbagai upaya dan langkah perlindungan dengan menciptakan regulasi pada tahun 2014 untuk melarang beberapa jenis Hiu, seperti, Hiu Martil Hiu Koboi dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2014 tentang larangan pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia yang dirubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2016 dan dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Kelauatan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2015.

 

Regulasi ini berawal dari ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna spp.) disepakati telah masuk dalam daftar Appendik II CITES pada Conference of the Parties CITES ke-16 di Bangkok; kemudian pada CoP ke 17 Tahun 2017 menyusul beberapa jenis lainnya seperti, Hiu lanjaman/Silky Shark didaerah timur yang dikenal sebagai uyang (Carcharhinus falciformis), Hiu tikus atau dikenal Hiu Korea (Alopias spp) dan pari Mobula (Mobula spp) disepakati masuk dalam list appendiks II CITES.

 

Pada tahun 2019 nelayan dan para pengusaha Hiu dan Pari dikejutkan dengan masuknya beberapa spesies hiu dan pari serta teripang kedalam list appendiks II CITES, berdasarkan hasil pertemuan CoP ke 18 CITES yang dilaksanakan pada tanggal 17-28 Agustus di Genewa, Swiss. karena hal tersebut akan membatasi langkah dan jejak nelayan atau pengusaha untuk memanfatkan spesies tersebut harus mengikuti persyaratan perizinan yang panjang sesuai peraturan yang berlaku. Adapun spesiesnya adalah, Hiu Mako (Ixurus spp; Ixurus paucus dan Ixurus oxyrincus), Pari lontar (Rhinidae spp ). Untuk Pari Lontar dari 10 jenis yang masuk list appendiks II CITES, 5 spesies diantaranya ada di Indonesia, Rhynchobatus australiae, Rhynchobatus leavis, Rhynchobatus palpebratus, Rhynchobatus springeri dan Rhina ancylostoma. Selanjutnya adalah pari kikir (Glaoucostegus spp) dari 6 jenis , 2 diantaranya ada di Indonesia , Glaucostegus typus dan Glaucostegus typus. Disusul 3 jenis teripang yang juga masuk dalam list appendiks CITES yaitu, Teripang Susu (Holothuria fuscogilva), Teripang Coro (Holothuria nobilis), dan terakhir Teripang Susu Hitam (Holothuria whitmeae), berdasarkan keputusan tersebut Indonesia sebagai negara yang meratifikasi CITES, harus ikut menerapkan dan mendukung langkah dunia Internasional. Langkah tersebut diambil Indonesia untuk memastikan keberadaan dan kesediaan sumberdaya ikan Hiu di perairan Indonesia terus tersedia dan ada secara berkelanjutan.

 

Indonesia memiliki kurang lebih 116 Spesies hiu yang teridentifikasi dari 200 spesies yang ditemukan didunia dan 106 spesies pari (Fahmi, 2010,2011; Allen & Erdman, 2012), Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Unit Pelaksana Teknis Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong dibawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melakukan kontrol perdagangan produk Hiu dan pari diwilayah kerja Sorong, yang meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Perdagangan Hiu dan Pari terus mengalami Peningkatan dari Tahun ketahun, baik dari segi jumlah maupun diversifikasi produk, berikut data perdagangan hiu dan pari diwilayah Kerja Loka PSPL Sorong.

 

Tabel1. Produksi Hiu Tahun 2015-2018 di Wilayah Kerja Loka PSPL Sorong

 

 

Gambar 1. Grafik Produksi Hiu Tahun 2015-2018 di wilayah Kerja Loka PSPL Sorong

 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa produksi hiu dan pari dari Tahun ke tahun mengalami peningkatan, dari Tahun 2015 ke Tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar 95,88 % dan jenis produk yang diperdagangkan semakin variatif atau beragam pada Tahun 2015 hanya 4 (empat) jenis Produk (Sirip, daging, Kulit dan Minyak) sedangkan Tahun 2016 menjadi 5 (lima) jenis ditambah tulang dan Moncong ikan Hiu, kemudian di Tahun 2019 total jenis produk Hiu menjadi sepuluh jenis yaitu Sirip, daging, Kulit, Moncong, tulang, Hiu hidup, Hiu headless, hiu gelondongan , laksa, kepel batang ekor ikan Hiu dan pari.

 

Hal yang menjadi fokus pembahasan dari data diatas adalah pemanfaatan spesies appendiks II CITES yang dari tahun ketahun juga mengalami peningkatan, Pada tahun 2015 jumlah perdagangan sirip appendiks hanya sebesar 0,1 %, kemudian pada tahun 2016 menjadi 0,5 %, selanjutnya tahun 2017 menjadi 14%, dan tahun 2018 kembali meningkat menjadi 38,57 % dari total sirip yang diperdagangkan, sirippadahal KKP pada tahun 2014 sampai akhir tahun 2018, jenis appendiks II CITES dilarang keluar dari wilayah NKRI. [FW/LPSPLSORONG]

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   13 Januari 2020   Dilihat : 949



Artikel Terkait: