Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Tahapan Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan

Konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi masa depan. Penetapan kawasan konservasi perairan merupakan salah satu upaya untuk melakukan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pengembangan kawasan konservasi perairan seluas 30 juta Ha pada tahun 2030.

 

Kawasan konservasi perairan juga merupakan mandat dari Undang-Undang No. 31 tahun 2004 Juncto Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 01 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jenis kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K) dan kategori berdasarkan maksud dan tujuan dari pembentukan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan kondisi sumberdaya ikan, kondisi sosial dan budaya dari kawasan tersebut. Beberapa dasar hukum yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kawasan konservasi perairan adalah sebagai berikut ;

 

  • Undang-undang No. 45 tahun 2009 Tentang perubahan atas undang-udang No. 31 tahun 2009 tentang perikanan
  • Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
  • Undang-Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Kelautan
  • Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
  • Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Laut
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 17 Tahun 2008 Tentang Kawasan Konservasi dan Pulau-Pulau kecil
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Perairan
  • Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 30 Tahun 2010 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan

 

Selain itu juga perlu diperhatikan tahapan-tahapan dalam pembuatan dan perencanaan kawasan konservasi. Tahapan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu Apabila calon Kawasan Konservasi Belum diakomodir dalam RZWP3K dan tahapan apabila calon kawasan konservasi sudah diakomodir oleh RZWP3K yang resmi dan telah di-PERDA-KAN. Rincian dua kategori tahapan pembuatan kawasan konservasi perairan dapat dijelaskan sebagai berikut ;

 

  1. Apabila belum dicandangkan pada RZWP3K Provinsi Setempat alurnya sebagai berikut ;

 

hanif 1

 

A). Usulan Inisisasi

Inisiasi ini bisa dilakukan oleh Masyarakat atau Pemerintah mapun kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menyepakati dan menginisiasi perairan di derahnya dijadikan kawasan konservasi perairan.

 

B). Identifikasi

Sebagai data pendukung inisiasi untuk dapat dicadangkan oleh Gubernur maka diperlukan identifikasi kondisi ekosistem, habitat, populasi makhluk hidup yang ada di perairan dan sekitarnya (termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil) atau sering disebut kondisi biofisik. Selain kondisi biofisik juga diperlukan idetifikasi konsisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat disekitar perairan yang akan dijadikan sebagai calon kawasan konservasi perairan. Berdasarkan data biofisik dan Sosial, Ekonomi, serta Budaya melalui pedekatan sekoring maka ditentukan usulan Kategori dan tipe kawasan konservasi. Kategori kawasan Konservasi terbagi menjadi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K), Kawasan Konservasi Perairan (KKP), KAwasan Konservasi Maritim (KKM), dan Sempadan Pantai. Sedangkan Jenis kawasan konservasi terbagi menjadi Suaka dan Taman untuk masing-masing kategori.

 

C). Pencadangan

Pencadangan KKP dilakukan oleh Gubernur berdasarkan inisiasi yang diajukan melalui Surat Keputusan Gubernur. Surat Keputusan Gubernur juga dilampirkan peta lokasi pencadangan dan luasnya

 

D). Pembuatan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi

Tahapan pembuatan RPZ sebagai berikut ;

1. Pembentukan kelompok kerja;

2. Pengumpulan data dan informasi;

3. Analisis;

4. Penataan zonasi kawasan konservasi perairan;

5. Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan

6. Rencana jangka menengah;

7. Konsultasi publik pertama;

8. Perumusan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan

9. Konservasi perairan;

10. Konsultasi publik kedua; dan

11. Perumusan dokumen final.

 

E). Penetapan menjadi Kawasan Konservasi

Penetapan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dasar Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi yang telah dibuat oleh Pokja RPZ KKP.

 

2. Apabila Sudah dicandangkan pada RZWP3K Provinsi Setempat alurnya sebagai berikut ;

 

hanif 2

 

A). Perda RZWP3K

Pencadangan Kawasan Konservasi yang telah diakomodir didalam dokumen RZWP3K yang telah disahkan melalui peraturan daerah maka Calon KAwasan Konservasi tersebut langsung dapat dibuat dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi tanpa melaui tahap inisiasi.

 

B). Pembuatan Rencana Pegelolaan dan Zonasi (RPZ)

Tahapan pembuatan RPZ sebagai berikut ;

1. Pembentukan kelompok kerja;

2. Pengumpulan data dan informasi;

3. Analisis;

4. Penataan zonasi kawasan konservasi perairan;

5. Penyusunan rancangan rencana jangka panjang dan

6. Rencana jangka menengah;

7. Konsultasi publik pertama;

8. Perumusan zonasi dan rencana pengelolaan kawasan

9. Konservasi perairan;

10. Konsultasi publik kedua; dan

11. Perumusan dokumen final.  

 

C). Penetapan menjadi Kawasan Konservasi

Penetapan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan dasar Dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi yang telah dibuat oleh Pokja RPZ KKP. [HNF/LPSPLSORONG]

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   14 November 2019   Dilihat : 3670



Artikel Terkait: