Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
Peran Penting RZWP-3-K Dalam Pengendalian Ruang Laut
Alokasi Ruang Maluku Utara

 

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) merupakan salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi. Berbagai isu muncul secara dinamis dalam proses penyusunan hingga implementasi instrumen perencanaan ini. Melihat pentingnya fungsi dari instrumen ini, maka setiap elemen yang terlibat di dalamnya diharapkan mengerti dan paham mengenai proses-proses pengendalian yang dimaksud, tak terkecuali pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di daerah.

 

RZWP-3-K sendiri sebagai arahan pembangunan yang dilegalkan ke dalam Peraturan Daerah. Legalisasi RZWP-3-K kedalam Peraturan Daerah merupakan amanah dari Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Oleh karena itu upaya tindak lanjut penyusunan RZWP-3-K perlu menjadi fokus Pemerintah Daerah Provinsi, agar kepastian dan legalitas pengelolaan WP-3-K segera tercipta sehingga rencana investasi, infrastruktur dan lain sebagainya menjadi jelas secara hukum.

 

Dengan demikian ketiadaan Peraturan Daerah tentang RZWP-3-K menjadi salah satu penghambat investasi karena seluruh izin investasi di daerah akan ditangguhkan karena Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi penerbitan izin usaha maupun hirarki dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP-3-K) belum dapat dikeluarkan. Sementara itu, Pemerintah Daerah yang telah memiliki perda mengenai RZWP3K ini perlu memperhatikan asapek pengendalian pemanfaatan ruang perairan pesisir dan laut agar sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan.

 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut termasuk pengaturan tata ruang di dalamnya sampai dengan 12 mil laut diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa Pemerintah daerah wajib menyusun Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kewenangan masing-masing.

 

Melihat semua kompleksitas tersebut, kebutuhan sumberdaya manusia yang kompeten perlu dibentuk agar nantinya dapat melaksanakan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut, salah satunya melalui mekanisme perizinan lokasi perairan dan laut yang melihat pada alokasi ruang yang telah ditetapkan masing-masing pemerintah daerah. Tentunya peran pengendalian ini harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki. [FNH/LPSPLSORONG]

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   14 November 2019   Dilihat : 4247



Artikel Terkait: