Indonesia   |   English  
Saran Dan Pengaduan

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
Kilas Berita  
KKP Gelar Diskusi Nasional “Reklamasi : Kebutuhan atau Keinginan?”

Berita PRL, Jakarta - KKP melalui Ditjen Pengelolaan Ruang Laut menggelar Diskusi Nasional “Reklamasi : Kebutuhan atau Keinginan?” di Jakarta, Senin (16/9). Diskusi Nasional Reklamasi dibuka oleh Sekretaris Jenderal KKP, Nilanto Perbowo.

  

Dalam sambutannya mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo menekankan reklamasi haruslah sebagai upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi dan lingkungan bagi wilayah pesisir. Pemerintah juga akan tetap berupaya menyempurnakan sistem dan regulasi sehingga fungsi regulator dapat menjamin keadilan bagi kepentingan masyarakat umum, investasi, dan ekologi dalam pelaksanaan reklamasi.

 

Pesisir saat ini menjadi primadona pusat pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan akibat peningkatan permintaan semisal untuk perumahan, perkebunan, kawasan industri baru, jalur transportasi darat, fasilitas bandar udara, fasilitas pelabuhan, fasilitas wisata dan penunjang lainnya di wilayah pesisir. Di sisi lain kebutuhan ruang akibat pertumbuhan ekonomi dihadapkan pada kondisi pantai Indonesia yang mengalami erosi akibat perubahan iklim hingga menyebabkan abrasi pantai 2-10 meter/tahun.

  

Pada acara diskusi, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Brahmantya menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan reklamasi, sesuai peraturan perundang-undangan maka kegiatan tersebut harus dapat meningkatkan atau paling tidak mempertahankan nilai manfaat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.  Oleh karena itu aspek teknis reklamasi tidak hanya memberi manfaat secara ekonomi, namun juga bermanfaat bagi aspek sosial (kepentingan umum) dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip itulah yang diadopsi pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi (Humas PRL)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut   16 September 2019   Dilihat : 192



Artikel Terkait: